Ini `roadmap` validasi ponsel dengan IMEI

Achmad Rodjih Almanshoer(dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Perindustrian (Kemenperin) mengaku terus mematangkan validasi telepon seluler (Ponsel) dengan memanfaatkan International Mobile Equipment Identification(IMEI).

"Kita kan sudah gandeng Qualcomm Incorporated  untuk validasi ponsel dengan IMEI ini. April tetap akan dijalankan, tapi ada tahapannya," ungkap Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian RI, Achmad Rodjih Almanshoer dalam diskusi yang dihelat Indonesia LTE Community pekan lalu. (Baca: Validasi IMEI)

Dikatakannya, agar sistem validasi ini bisa berjalan perlu sinergi dari beberapa pihak, diantaranya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga GSMA.

Rencananya ada tiga tahap untuk mewujudkan beleid yang dipercaya bisa menekan peredaran ponsel ilegal di Indonesia itu. Tahap pertama yang melakukan MoU dengan Qualcomm untuk mengumpulkan data yang dimuat dalam sistem server data.

Tahap kedua yaitu melakukan sinkronisasi data antara PTP produksi Kemenperin yang disinkronisasi dengan data IMEI di Indonesia.

Tahap ketiga akan diketahui status smartphone tersebut untuk selanjutnya dibuat regulasi antara ketiga pihak yaitu Kemenperin, Kominfo, dan Kemendag untuk menindak produk yang sudah beredar tersebut.

"Nomor IMEI itu unik, jadi kalau di mobil seperti plat nomor. Operator telekomunikasi biasanya memakai IMEI untuk mengidentifikasi ponsel yang mengakses jaringannya. Nanti kita bangun dashboard untuk data IMEI seluruh ponsel di Indonesia, kita validasi. Jadi, kalau barang ilegal kita minta operator matikan," pungkasnya.

Sementara Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan tak ada masalah menggunakan IMEI sebagai salah satu validasi untuk ponsel beredar di Indonesia. "Tak ada masalah, asalkan data semua nanti yang di Kemenperin ya di Indonesia, jangan pula pakai server luar negeri dan lainnya. Satu hal lagi, Qualcomm itu suruh investasi dong di Indonesia, jangan hanya "sekadar" bantu aja," tukasnya.(id)