Real count KPU vs platform crowd-source, percaya mana?

JAKARTA (IndoTelko) - Situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) menampilkan hasil hitungan berbasis Formulir C1 (Real Count) per 20 April 2019 jam 12:30:03 dengan status suara pasokan 37.818 dari 813.350 TPS. Angka ini adalah 4.64966% dari total TPS yang akan dihitung.

Mengutip data yang ditayangkan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) hasil scan C1 di website KPU, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-K.H Ma'ruf Amin masih memimpin perolehan suara (54,88%) dari lawannya Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno (45,12%) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019-2024.

Jokowi memperoleh sebanyak 3.974.985 suara, sedangkan Prabowo sebanyak 3.267.585 suara.

Asal tahu saja, perolehan yang ada di Situng merupakan hasil salinan C1 dari setiap TPS yang ada di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan sementara itu bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut membantu pemantauan proses rekapitulasi suara.

Scan C1 tidak akan jadi rujukan menentukan hasil pemilu, karena itu dibuat agar masyarakat lebih cepat mengetahui gambaran hasilnya. Hasil resmi diperoleh dari penghitungan manual dan berjenjang. Perhitungan resmi  tetap harus menunggu tanggal 22 Mei 2019.

Berbeda
Sementara dari platform crowd-source KawalPemilu.org terlihat Per 20 April 2019, jam 12:48 WIB ada sekitar 10,898,176 suara yang masuk. Sebanyak 49,76% suara untuk Jokowi, sedangan 50,24% untuk Prabowo.

Aplikasi crowd-source Ayo Jaga TPS pada Sabtu (20/4) 08.00, menyatakan data yang berhasil direkap berjumlah 6.381.786 dari 31.114 TPS. Data aplikasi ini memberikan kemenangan bagi pasangan Prabowo-Sandi (62,84%) sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf (37,16%).

Platform crowd-source lainnya, Jurdil2019 per 20 April 2019 jam 12:52:12 telah menghitung suara dari 4259 TPS di 34 Provinsi  memenangkan pasangan Prabowo-Sandi (60,2%), sementara Jokowi-Ma'ruf (37,9%).

Sedangkan platform KawalPilpres2019 per 19 April 2019 pada 21:09:50 WIB menyatakan berdasarkan TPS yang terverifikasi: 3.781 dari 810.283 TPS (0.47 %) memberikan persentase bagi Jokowi - Amin    (47,79%), sedangkan Prabowo - Sandi (52,21%).

Integritas
Salah satu inisiator KawalPilpres2019 Onno W Purbo menyatakan hasil perhitungan real count KawalPilpres2019 berprinsip netral, berintegritas, dan terbuka. Hasil real count dari platform  tersebut akan dimutakhirkan setiap setiap 30 menit.

"Kami butuh ribuan relawan KawalPilpres2019 karena diharapkan bisa mengumpulkan data sebanyak 80% dari 813.350 TPS," katanya kepada IndoTelko, Sabtu (20/4).

Onno menjelaskan untuk menjaga integritas data dari 1 TPS bisa beberapa orang yang memasukkan data. "Setiap orang bisa memantau data masing-masing TPS. Setiap orang bisa memperbaiki dengan submit data yang benar. Untuk verifikasi relawan, kami pakai authentikasi di pesankita," ulasnya.

Sementara salah satu inisiator KawalPemilu.org Ruly Achdiat Santabrata menegaskan platformnya benar-benar melakukan real count.

Dalam catatan di akun media sosialnya dinyatakan KawalPemilu tidak menampilkan prosentasi suara di situs utama tabulasi KawalPemilu.org karena suara yang masuk masih sangat sedikit. Menampilkan persentase dengan data suara masuk yang sedikit bisa menyebabkan informasi yang misleading.

Kawal Pemilu bekerja sama dengan Domo menampilkan hasil sementara perolehan suara dalam bentuk visualisasi dengan disclaimer: Hasil yang ditunjukkan di DOMO terlambat lebih 27 menit dibanding situs utama kawalpemilu.org.

Sedangkan Co-Founder Ayo Jaga TPS Mochammad James Falahuddin mengungkapkan relawan yang ingin aktif di platformnya harus mengirimkan data KTP dan nomor seluler untuk melakukan sampling verifikasi manual dari data yang masuk, sehingga validitas data bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami mencocokkan antara input dari aplikasi dan Foto C1 yang di upload yang kemudian kami konfirmasi manual via Telepon. Saat ini kami dibantu 50 orang volunteer yang melakukan proses itu. Ini yang menyebabkan proses rilis data kami menjadi lambat mengingat volume data yang cukup banyak dan sepertinya ada banyak juga yang sengaja mengirimkan data sampah entah untuk tujuan apa. Karena buat kami, integritas data yang kami sampaikan merupakan hal utama," kata James.

James menegaskan sejak awal mendesign aplikasinya menghindari menggunakan identitas sosial media untuk masuk ke aplikasi dan memilih cara yang lebih tradisional. "Karena kami sangat paham dengan peribahasa klasik On the internet, nobody knows you're dog!. Kami ingin memastikan yang masukin data WNI dan terdaftar di TPS-nya. Verifikasinya, KPU kan publish data Daftar Pemilih Tetap (DPT), itu sebagai pembanding dan alokasikan pendaftar ke TPS-nya masing-masing," tegasnya.
 
Krisis Kepercayaan  
Ketua Indonesian Digital Empowerment Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura melihat fenomena maraknya platform crowd-source untuk real count Pilpres 2019 tak bisa dilepaskan dari masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.

"Kalau era 2004 atau 2009 kan orang percaya dengan Quick Count. Sepertinya dengan banyak yang sadar sering meleset prediksi lembaga survei di Pilkada serentak dan melihat animo crowd source pada Pemilu 2014, marak platform ini di Pilpres 2019," katanya.

Dikatakannya, masyarakat menjadi kritis terhadap kualitas Quick Count karena menyangkut data primer sebagai dasar lembaga survei dalam menentukan sampling.

"Kalau yang dijadikan dasar Quick Count bukan data DPT final yang belum dirilis, maka pertanyaanya berapa margin error dari quick count, mengingat ada penambahan pemilih dan TPS di sejumlah tempat. Nah, ditambah kualitas dari KPU, makanya pemilih menoleh kepada crowd-source untuk menjaga suaranya," ulas penggemar masakan Jepang ini.

Tesar menambahkan, secara tingkat kepercayaan, real count dari KPU sudah semakin menurun, dikarenakan hasil upload C1 sementara banyak terjadi mismatch, dan sayangnya KPU masih terlihat reaktif melakukan pembelaan sana sini, tidak fokus kepada solusi.

"Real Count dari para relawan laksana air di gurun pasir, rakyat butuh pembanding data KPU dan itu merupakan solusi dan ini seperti people power 4.0 Jika KPU masih ingin datanya di legitimasi oleh rakyat, maka segera tunjukan kinerja yang baik dimata rakyat, jangan sebaliknya, menciderai kepercayaan rakyat, dengan menunjukkan banyak kesalahan input," katanya.

Sementara Pengamat Politik Henri Satrio mengatakan semua hasil perhitungan yang dikeluarkan berbagai pihak harus dihormati. "Tetapi hasil akhir nanti tetap perhitungan manual dari KPU. Kita tunggu saja," pungkasnya.(dn)