Kimi Hime akan bertemu Rudiantara, bahas apa?

Tangkapan layar salah satu konten yang diunggah Kimi Hime di kanal Youtube.(ist)

JAKARTA (IndoTelko) - Kuasa Hukum dari kreator konten Kim Hime mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Senin (29/7) lalu dan menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya membatasi akses video yang sudah terunggah. 

Kimi Hime pun direncanakan akan bertemu Menkominfo Rudiantara untuk membahas batasan konten agar tidak terjadi pelanggaran aturan.

Kuasa hukum Kimi Hime, Irfan Akhyari menyatakan selama ini pihaknya tidak mangkir dari panggilan Kominfo. Menurutnya, kliennya terbuka dengan masukan-masukan dari Kominfo, terutama mengenai aturan dalam membuat konten di ranah internet.

“Pada pertemuan ini, kami membahas konten Kimi Hime yang dianggap bertentangan terhadap UU ITE Pasal 27 dan batasan membuat konten. Tidak hanya kepada content creator tapi juga pada platform, untuk kasus ini platform YouTube,” kata Irfan dikutip dari laman Kominfo (30/7).

Menyikapi polemik yang tengah terjadi, pihak Kimi Hime telah membatasi konten dan mem-private beberapa video yang sudah terunggah. "Kami menginginkan adanya regulasi yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh ada pada konten," ungkapnya. 

Plt. Kepala Biro Humas Setjen Kominfo, Ferdinandus Setu menyatakan saat ini Kementerian Kominfo tengah membahas revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

"Revisi tersebut ditangani oleh Direktorat Tata Kelola, Ditjen Aptika. Agar regulasi bisa sesuai dengan kondisi terbaru dan sebagai tindakan preventif masyarakat. Tidak hanya kepada pembuat konten, agar pelanggaran tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Dari hasil pertemuan tersebut direncanakan Kimberly Khoe, nama asli dari Kimi Hime, akan bertemu Menteri Rudiantara guna membahas regulasi pengaturan konten. (Baca: Kimi Hime)

Polemik konten Kimi Hime bermula dari aduan yang disampaikan melalui layanan aduan konten melalui //aduankonten.id/. Selanjutnya diangkat dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu.(id)