Blackout layanan data di Papua langgar HAM

JAKARTA (IndoTelko) - Internet Development Institute atau ID Institute menilai pemblokiran akses layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat sejak Rabu (21/8) melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yakni hak dasar publik dalam mengakses informasi.

“Jika shutdown dilakukan untuk meredam hoaks, justru tidak tepat. Ketika seseorang sudah terpapar hoaks, justru orang tersebut harus melakukan konfirmasi dengan mencari info dari sumber lain. Nah sekarang sarana mencari informasinya dimatikan, di-shutdown, lalu bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan informasi yang benar?” jelas Ketua ID Institute Svaradiva dalam keterangan kemarin.  

Disarankannya, pemerintah harus membuat parameter yang jelas dan terukur jika melakukan hal yang membatasi akses informasi berikut. 

“Harus ada parameter yang jelas, tertulis, objektif, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kalau mau throttling ataupun shutdown. Ini negara demokratis kok,” tambah  Ketua Dewan Pengawas ID Institute Salahuddien. 

anggota Pembina ID Institute Irwin Day meminta pemerintah menindak penyebar hoaks bukan menjadikan publik sebagai korban dengan dibatasinya akses informasi. 

Ketua Dewan Pembina ID Institute Sigit Widodo menyatakan penyebaran hoaks di Papua tidak semasif waktu pemilu 2019. “Tidak sebanding, lah. Memang dipertanyakan ini parameternya apa kok sampai shutdown?” tanyanya.

Sebelumnya, Kominfo memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat mulai Rabu (21/8). (Baca: Blokir Data)

PLT Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam rilisnya Rabu (21/8) malam, menjelaskan keputusan tersebut diambil guna mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.

"Ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pencabutan blokir dilakukan setelah keadaan di sana normal," tutupnya.(dn)