Pemerintah kaji adopsi blockchain untuk aplikasi e-Gov

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah menimbang pemanfaatan Blockchain untuk aplikasi e-Government (e-Govt).

“Pemerintah sedang menyiapkan e-gov, kita berpikir bagaimana menyiapkan Blockchain di aplikasi e-gov,” kata Menkominfo Rudiantara Rudiantara dalam Seminar Business & Economics National Conference: Blockchain & Prospek Bisnis Masa Depan, kemarin.

Diungkapkannya, salah satu yang sedang dikaji pemerintah yakni Blockchain untuk e-budgeting.  “Kenapa e-budgeting? karena tidak membutuhkan sistem diluar pemerintahan, e-budgeting itu bagaimana menyiapkan anggaran dari level desa,” jelasnya.

Rudiantara mengatakan, ada kurang lebih 75 ribu desa di Indonesia, kemudian kecamatan sekitar lima ribu, Kabupaten/Kota ada 514 dan juga 34 Provinsi. Dari jumlah tersebut, menurutnya perlu disiapkan anggaran dari level desa secara sistematis.

“Jadi, kenapa harus Blockchain itu, karena kalau sekali diterapkan tidak bisa di retrack ulang (fitur tarik pesan dalam aplikasi). Memang di satu pihak Blockchain memberikan suatu proses yang sangat transparan, tetapi konsekuensinya dari sisi teknis, karena dia ada dimana-mana dan sekali sebar dia sama, itu konsekuensinya secara keseluruhan membutuhkan stories yang besar,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kehadiran teknologi Blockchain di Indonesia memiliki beberapa sisi manfaat. Salah satunya untuk mengefisienkan sistem birokrasi dalam setiap lini.

“Manfaat dari blockchain itu menghilangkan mata rantai birokrasi dari suatu sistem, karena di Indonesia sudah diimplementasikan. Teknologi ini kan dikenalkan dengan pemikiran yang sangat revolusioner agar bisa dipakai di seluruh dunia,” katanya.

Menurutnya, ada dua model yang digunakan Blockchain yang relatif bisa diaplikasikan untuk proses bisnis yang lebih mengarah kepada desentralisasi dan tersentralisasi.

“Contoh di kita, untuk mem-verifikasi seseorang sebagai warga negara Indonesia melalui KTP, itu merujuknya kepada Dukcapil. Itu yang tersentralisasi. Jadi, Dukcapil bekerjasama untuk menyiapkan database penduduk yang menggunakan NIK untuk siapapun yang melakukan otorisasi,” jelasnya.(wn)