Bayar SPP via Gopay picu kontroversi

JAKARTA (IndoTelko) - Langkah Gojek memperkuat layanan uang elektronik Gopay melalui bayar SPP via Gopay ternyata menuai kontroversi di media sosial.

"Pak Nadiem yth, sekedar mengingatkan bhw uang yg Bapak kelola saat ini adalah uang rakyat, anda tdk bisa seenaknya seperti saat Bapak sebagai pebisnis. Mengarahkan pembayaran SPP pake Go Pay tanpa tender adalah korupsi," cuit Pengamat Kebijakan Publik M Said Didu melalui akun @msaid_didu (18/2) malam.

Nadiem yang dimaksud adalah Pendiri Gojek yang kini menjadi Mendikbud yaitu Nadiem Makarim.

Mantan Sesmen BUMN ini pun dalam cuitannya mengaku prihatin membaca berita Gopay menjadi alat bayar untuk SPP. "Sekarang tdk malu2 lagi melakukan kebijakan konflik kepentingan. Bagaimana mau mewujudkan Good Governance di @Kemendikbud_RI kalau Menterinya seperti ini," cuitnya.

Dua cuitan dari @msaid_didu ini mendapat ribuan tweet dan like dari pengikutnya. Diskusi dalam thread pun lumayan menarik diikuti.

Netizen Sang Pengembara (@arjunasajaya) menanggapi cuitan Said Didu dengan menjelaskan pembayaran SPP adalah kerja sama antar gojek dan sekolah. "Dan ini sama sekali ga mengenai tender! Apa iya kl sekolah negeri kerja sama ama bank mandiri misalnya, anda marah juga? Suruh ovo ikut. Kl ovo ditolak nadiem, baru anda marah!" cuitnya.

Said Didu pun menanggapi dengan menyatakan kerjasama yang diarahkan adalah salah. "Menugaskan BUMN itu diizinkan oleh Undang-undang," tutupnya.

Tak hanya di dunia maya, Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira pun meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan penjelasan terkait skema pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah melalui aplikasi GoPay. Andreas mengatakan, penjelasan ini penting agar tidak memunculkan kecurigaan dan konflik kepentingan.

"Apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang nota bene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik," kata Andreas.

Dia menilai, masuknya bisnis startup dalam sistem transaksi dalam dunia pendidikan ini seharusnya dilihat secara netral. GoPay atau jenis transaksi daring yang lainnya bisa menjadi alat bantu untuk memudahkan lalulintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel.

"Tentu ini yang diharapkan terjadi, karena selama ini faktor kebocoran-kebocoran yang terjadi didalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan diduga cukup besar," ujarnya.

Maka itu, Andreas menambahkan, nantinya transaksi belanja kebutuhan sekolah dengan dana BOS misalnya, bukan tidak mungkin bisa dilakukan secara online. Sehingga, sekolah tidak harus menerima BOS dalam bentuk fresh money tetapi bisa langsung menerima dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan dari dana yang direncanakan melalui penggunaan BOS.(ak)