Data-data ini diklaim berguna jika seseorang ingin memiliki nomor seluler lebih dari satu karena registrasi berbasis NIK dan KK. Menanggapi informasi ini, Praktisi Keamanan Siber Mochammad James Falahuddin mendesak ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait soal informasi yang beredar. "Ini pertaruhannya adalah reputasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang lalu, dan kedepannya Pilkada serentak 2020. Jika informasi ini benar, artinya memang sistem Teknologi Informasi KPU itu bermasalah," katanya. Dikatakannya, walau DPT datanya relatif statis, dimana perubahannya paling kalau warga pindah atau meninggal, tetapi di sana terdapat nama, alamat, kk, nik, tanggal lahir, dan seluruh data diri. "Alamat bisa pindah, nama bisa diganti, yang ga mungkin itu ganti tanggal lahir, atau NIK dan KK juga nggak berubah. Ini nanti ada potensi ekploitasi data pemilih di Pilkada serentak 2020. Kalau komersial, jika ada yang olah dengan Big Data hasil puluhan juta bocornya data milik Tokopedia, bisa menjadi bahan yang lumayan "menggigit" untuk penipuan. Mengerikan sekali," tutupnya.(wn)Actor leaks information on 2,300,000 Indonesian citizens.
— Under the Breach (@underthebreach) May 21, 2020
data includes names, addresses, ID numbers, birth dates, and more.
Appears to date back to 2013.
Actor claims he will leak 200,000,000 additional citizens information soon. pic.twitter.com/xVWhOGOhtX