DPR RI dukung digitalisasi sistem pembayaran jalan tol

JAKARTA (IndoTelko) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung upaya digitalisasi sistem pembayaran jalan tol untuk meningkatkan layanan ke publik.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, menyatakan, digitalisasi sistem pembayaran jalan tol merupakan hal yang baik dan patut didukung. "DPR mendukung digitalisasi sistem pembayaran jalan tol ini. Namun harus ada sosialisasi yang baik, pelayanan yang makin baik, serta perlindungan terhadap data pribadi," katanya, Senin, (20/2).

Hal itu ia sampaikan setelah mendapat penjelasan dari pimpinan Roatex Ltd, sebuah perusahaan jasa pelayanan sistem pembayaran jalan tol dari Hungaria. Delegasi DPR RI melakukan kunjungan ke Hungaria, salah satunya menemui manajemen Roatex. Selain Gobel, anggota delegasi lainnya adalah Supratman Andi Agtas, Heri Gunawan, Charles Meikyansyah, Nasim Khan, M Hekal, dan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Mereka didampingi Duta Besar Indonesia untuk Hungaria, Dimas Wahab. Dalam pertemuan itu hadir pula anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), yaitu Eka Pria Anas dan Mahbullah Nurdin. Dari pihak Roatex hadir CEO Roatex Ltd Zoltan Varga dan Direktur Utama Roatex Indonesia Toll System, anak usaha Roatex di Indonesia, Musfihin Dahlan.

Roatex telah memenangkan tender dari Kementerian PUPR senilai 300 juta dollar pada 15 Maret 2021 untuk penerapan digitalisasi sistem pembayaran jalan tol. Menurut Zoltan Varga, sesuai rencana, pada Juni 2023, sistem ini akan diterapkan di Bali. Selanjutnya pada Desember, sistem ini akan diterapkan untuk seluruh jalan tol di Indonesia.

Dengan demikian, katanya, jalan tol di Indonesia nantinya tak lagi ada gardu fisik di pintu tol. Selanjutnya, yang ada adalah portal virtual. Sensor di portal virtual akan mencatat mobil yang melintas dan berapa yang harus dibayarkan saat keluar dari jalan tol.

Sensor di portal virtual akan terhubung dengan aplikasi di handphone pengemudi. Di dalam aplikasi tersebut terdapat dompet elektronik (e-wallet). Untuk menjaga setiap mobil yang lewat membayar tol maka akan ada mobil patroli di jalan tol yang dikelola polisi.

Di jalan tol akan terpasang banyak kamera yang terhubung ke server sehingga setiap mobil yang melintas akan direkam. Roatex memegang kontrak untuk sembilan tahun, dan setelahnya sistem tersebut menjadi milik pemerintah Indonesia.

Digitalisasi sistem pembayaran jalan tol ini, kata Gobel, akan menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan produktivitas. Hal ini terjadi karena terjadi penghematan dalam operasional jalan tol maupun mengurangi kemacetan di pintu tol.

"Mobilitas jadi lebih baik, penggunaan bahan bakar menjadi berkurang, dan polusi udara akibat kemacetan pun menjadi berkurang," katanya.

Adapun Charles Meikyansyah meminta agar server harus ada di Indonesia dan perlindungan data pengguna jalan tol terjamin dan tidak bocor.

Zoltan mengatakan, inefisiensi akibat kemacetan di jalan tol mencapai 300 juta dollar AS. Karena itu, digitalisasi sistem pembayaran jalan tol ini memiliki banyak keuntungan. Pertama, tidak ada kemacetan di pintu tol. Kedua, polusi berkurang.

Ketiga, digitalisasi di Indonesia makin baik. Keempat, optimalisasi yang bisa dinikmati oleh operator jalan tol. "Ada efisiensi sekitar tujuh persen. Namun kami butuh dukungan DPR, terutama agar segera hadirnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri," katanya.

Saat ini, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.578 km dengan 47 konsesi operator. Roatex berharap hingga masa kontrak berakhir panjang jalan tol Indonesia mencapai 6.000 km.

Jalan tol di Indonesia dimulai pada 1978 dengan sistem bayar tunai, lalu pada 2017 mulai diterapkan non-tunai melalui penggunaan kartu e-money, dan pada 2023 ini mulai digitalisasi (atau disebut sebagai multi lane free flow/MLFF) secara penuh.(wn)