TKDN Smartphone 4G 100% Software, AIPTI: Kami akan Tuntut ke Ranah Hukum

Lee Kang Hyun (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) masih berjuang agar pemerintah tidak memasukkan opsi 100% software dianggap memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk smartphone 4G.

“Kami masih berjuang sampai titik darah terakhir. Saya sudah kirim surat ke Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), ketemu Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) untuk tak ada TKDN software 100% bagi smartphone 4G. Kalau masih dipaksakan dimasukkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis), kami akan tuntut secara hukum,” tegas Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Lee Kang Hyun usai menjadi pembicara di diskusi Indonesia LTE Community, kemarin.

Sekadar diketahui, Kementrian Perindustrian masih menggodok Juknis untuk TKDN 4G yang menawarkan lima skema komposisi perhitungan  smartphone 4G LTE.
Pertama berupa 100% TKDN perangkat keras (hardware) dan nol persen perangkat lunak (software). Kedua, 75% untuk hardware dan 25% untuk software. Ketiga, 50% untuk hardware dan 50% untuk software. Keempat, 25% untuk hardware dan 75%software. Terakhir adalah nol persen hardware dan 100% software.

“Kalau saya ambil jalan tengah saja. Cabut yang 100% hardware dan 100% software. Jadi adil bagi semuanya. Kalau 100% software, itu merugikan bagi yang sudah investasi untuk memenuhi hitungan hardware. Anda jangan salah sangka, bangun hardware itu tetap kembangkan software,” tegasnya.

Salah Kaprah
Menurutnya, pola pikir dari Menkominfo Rudiantara yang bersikeras menitikberatkan TKDN pada software salah kaprah dengan menonjolkan keinginan pekerja Indonesia tak hanya menjadi blue collar di masa depan. (Baca juga: AIPTI dan TKDN)

“Anda tahu tidak, jika sekarang pabrik disetop, berapa pengangguran. Ini kalau ikuti pola pikir Menkominfo, itu pabrik tekstil lay off semua dong. Ini cara berfikir yang sesat, seolah-olah tak melihat realita di lapangan,” ketusnya. (Baca juga: Kontroversi TKDN Smartphone)

Diungkapkannya, saat ini banyak vendor smartphone memilih menunggu Juknis keluar. “Kalau ada 100% software, itu akan berbondong milih kesana. Paling kembangin software ada investasi maksimal US$ 2 juta. Bayangkan kalau ada kewajiban kembangkan hardware, itu satu pabrik investasi bisa US$ 18 juta dan ekonomi di sekitarnya bergerak,” katanya.   

Ditambahkannya, jika Indonesia menggerakkan pembangunan hardware smartphone, maka menggairahkan juga bisnis komponen. “Kita ini dominan impor komponen. Kalau dibiarkan terus, rakit di Indonesia tentu lebih mahal. Masa Menkominfo bilang , Kenapa cost-nya lebih tinggi? Kalian bikin murahin saja. Lho ini paham atau tidak sih akar masalahnya,” gusarnya. (Baca juga: WTO sorot TKDN 4G)

Sekadar informasi, pada awal ide TKDN 4G digulirkan memang menitikberatkan ke hardware. Namun,  seiring mendapat sorotan tajam dari World Trade Organization (WTO) pada Oktober 2015, pemerintah mulai goyah dan beralih mengeluarkan lima opsi yang menimbulkan kontroversi.(id)