Seminggu lebih Blackout internet di Papua, efektifkah hadapi hoaks?

Aksi demonstrasi di Jayapura

JAKARTA (IndoTelko) - Tak terasa aksi pemadaman (Blackout) konektifitas layanan internet di Papua dan Papua Barat sudah lebih dari seminggu.

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan data internet di Papua dan Papua Barat sebagai buntut dari kerusuhan di Manokwari yang diduga merupakan bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di beberapa daerah seperti Malang, Surabaya, dan Semarang pada 19 Agustus 2019. (Baca: Blackout Internet)

Kominfo melakukan pemblokiran layanan Data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat mulai Rabu (21/8), setelah pada (19/8) sempat menjalankan throttling atau pelambatan akses/bandwidth untuk akses media sosial (Medsos) di kedua wilayah itu.

Perkembangan terakhir, suasana di Jayapura pada Kamis (29/8) masih memanas. Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Abepura, Jayapura, terbakar. Gedung MRP terbakar saat aksi massa digelar.

Pada Rabu (28/8), terjadi peristiwa penyerangan terhadap TNI-Polri  di Deiyai, Papua. Penyerangan terjadi saat TNI-Polri sedang mengawal aksi damai di depan kantor bupati setempat. Namun, tiba-tiba ada massa dalam jumlah besar melakukan keonaran. Jumlah korban dari peristiwa ini simpang siur terutama dari kalangan sipil, sehingga memunculkan banyak berita bohong (Hoaks).

Jika melihat suasana di Pulau Cenderawasih terus memanas, lantas efektifkah aksi Blackout internet selama seminggu lebih ini?

"Kami sudah minta untuk segera dievaluasi dan bertahap pulihkan akses internet di Papua dan Papua Barat," ungkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alvin Lie kemarin.

Menurutnya, hoaks tak bisa diredam dengan Blackout internet karena pengguna media sosial (Medsos) banyak anonim.

"Antara nomor ponsel dengan pemilik belum tentu datanya sama. Apalagi registrasi prabayar tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, banyak identitas-identitas yang tidak jelas dan inilah yang menjadi masalah penyebaran kabar bohong," kata Alvin.   

Alvin menjelaskan ada dampak sosial serta ekonomi yang terasa ketika Blackout internet terjadi di kedua wilayah itu.

"Pelayanan publik yang tersedia jadinya tertunda karena adanya pembatasan itu. Misalnya mengajukan permohonan izin harus melalui internet, sekarang ada OSS (online single submission) itu enggak bisa," jelasnya.

Kemudian dampak sosial pun muncul ketika ada anak yang hendak mengirimkan uang kepada orang tuanya secara elektronik. Gangguan itu juga terasa oleh pengusaha yang sulit menyampaikan bukti-bukti laporan usahanya.

Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan di Medsos tengah berkembang narasi memperjuangkan pembebasan "West Papua" dengan target publik intrenasional.

"Percakapan tentang "West Papua" kebanyakan dalam bahasa Inggris. Namun asal user-nya ternyata tertinggi dari Jakarta, lalu dari Berlin, London, Sydney, Melbourne, dan New York. Dari Jayapura sedikit," ulasnya dalam akun @ismailfahmi (26/8).

Menurutnya, walau blackout layanan internet terjadi di Papua, namun tren kampanye "West Papua" di dunia internasional tidak terpengaruh sama sekali, bahkan makin tinggi.

Sementara Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai pemerintah tak belajar dari peristiwa 21 dan 22 Mei 2019 kala melakukan pembatasan akses medsos secara sepihak.

"Waktu peristiwa Mei itu kan pemerintah merasa mendapat dukungan masyarakat untuk bertindak "luar biasa" dalam konteks kebebasan informasi. Masyarakat yang terfragmentasi karena pilihan politik juga tak sadar kalau "pembiaran" pembatasan akses informasi itu bisa menjadi jebakan bagi demokrasi. Sekarang nasi sudah jadi bubur, karena perang informasi dengan memanfaatkan media luar (tentang kondisi di Papua) sudah terjadi, sementara kita yang di dalam tak bisa lakukan verifikasi informasi, wong aksesnya ditutup ke sana," tutupnya.(dn)