Pemerintah pertimbangkan 4 hal ini sebelum izinkan 5G

Dirjen SDPPI Dr. Ir. Ismail, M.T menerima cinderamata dari Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin disaksikan Ketua Umum ATSI Ririek Adriansyah (tengah) dan para pembicara lainnya yang mengisi seminar "Embarking 5G, a Pursuit to Digital Destiny" dalam rangka HUT Ke-8 IndoTelko di Jakarta, Rabu (27/11).

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah mengaku tengah mempertimbangkan empat hal sebelum mengizinkan 5G komersial di Indonesia.

“Pemerintah tidak mau buru-buru, tetapi juga jangan telat. Ada empat hal yang kita pertimbangkan sebelum 5G diizinkan di Indonesia," ungkap Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Dr. Ir. Ismail, M.T kala memberikan Keynote Speech di seminar "Embarking 5G, a Pursuit to Digital Destiny" dalam rangka HUT Ke-8 IndoTelko di Jakarta, Rabu (27/11).

Empat hal yang dipertimbangkan adalah yaitu momentum yang tepat untuk masuk ke pasar, mendorong infrastructure sharing, meminta operator untuk menyiapkan business model yang inovatif dan bermanfaat buat masyarakat, serta terakhir kolaborasi dan perluasan.

"Kami juga mendorong infrastructure sharing untuk menekan 40% cost karena 5G ini terkait akses jaringan. Sebelum 5G, kami ingin melihat formulasi demand, supply, dan ekosistemnya harus dipertimbangkan secara keseluruhan,” ujar Ismail.

Ismail menegaskan, pemerintah tidak mau sekadar mengikuti tren 5G yang didorong pemanfaatannya oleh negara-negara produsen dari jaringan telekomunikasi generasi kelima ini.

“Kita nggak mau 5G kalau nggak jadi tuan rumah. Market Indonesia besar, demandnya juga besar. Jangan sampai kita hanya belanja, dimanfaatkan, dan seterusnya tetapi tidak bisa jadi tuan rumah. Jangan hanya berdebat di dalam negeri, tetapi tidak melihat bahwa kita sebenarnya hanya bulan-bulanan global,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah menyatakan seluruh operator telekomunikasi di Indonesia menyatakan kesiapannya menyediakan jaringan 5G bagi masyarakat maupun industri.

Namun, mengingat investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun jaringan 5G tidak murah, ATSI meminta pemerintah bisa membantu dengan memberikan insentif seperti yang dilakukan di negara lain.

“Kami di ATSI mengharapkan adanya keringanan. Di tahap awal pengembangan misalnya kami diberikan BHP Holiday di 3 tahun pertama implementasi, sehingga kami terbantu membangunnya,” kata Ririek.

Demi mempercepat proses pembangunan jaringan 5G, Ririek juga menilai pemerintah perlu melakukan sinkronisasi regulasi Pusat dan Daerah.

“Operator kita sendiri sudah melakukan trial 5G tahun ini sampai tahun depan. Kami mengharapkan tender spektrum bisa dilakukan 2021, sehingga pembangunannya bisa kita lakukan setelah itu,” tegasnya.

ATSI berharap, Indonesia tidak kehilangan momentum memanfaatkan 5G sehingga keinginan pemerintah melakukan revolusi industri 4.0 bisa terbantu dengan teknologi.

Keniscayaan 
Pendiri IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin menambahkan kehadiran 5G ke Indonesia tak bisa ditolak. Teknologi itu sebuah keniscayaan melihat pertumbuhan trafik dan penggunaan konten digital dari masyarakat Indonesia. "Sekarang posisinya, bagaimana pemerintah memainkan peran agar teknologi diadopsi, tetapi ketahanan dan kedaulatan digital bisa dibangun atas 5G," ungkapnya.

Doni mengharapkan, pemerintah mulai membangun roadmap yang lebih jelas dalam menghadapi 5G sehingga memberikan kepastian bisnis bagi semua ekosistem yaitu Device Network Application (DNA).

"Kalau pasar global, 5G akan komersial di 2020. Indonesia rasanya tak mungkin tahun depan. Tetapi berikanlah roadmap ke semua ekosistem agar kita benar-benar bisa bangun bisnis dan ketahanan industri telekomunikasi yang ideal di era 5G," katanya.

Doni mengingatkan, Indonesia telah masuk ke sebuah tatanan baru seiring jaringan broadband kian masif penetrasinya. "5G nanti akan makin banyak konten yang beragam dan kegunaanya untuk infrastruktur kritikal. Saya harapkan ketika membuat roadmap 5G itu mempertimbangkan ketahanan dan kedaulatan siber nasional," jelasnya.

Terjangkau
Direktur Network Telkomsel Iskriono Windiarjanto menilai dengan semakin rendahnya biaya yang dikeluarkan operator untuk menyediakan jaringan 5G maka layanan yang diberikan ke pelanggan bisa lebih terjangkau.

“Kita harapkan biaya spektrum jangan mahal-mahal. Teknologi ini kan yang membuat lumayan mahal karena barang baru. Nanti kalau demand dan supply sudah berimbang, baru akan bisa kompetitif,” jelas Iskriono.

Namun, Iskriono menegaskan Telkomsel tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi operator 5G pertama di Indonesia demi mempertahankan penguasaan pangsa pasar selulernya di Indonesia.

“Kalau kita bisa lebih dulu masuk, paling tidak 35%-40% marketshare ada di tangan. Sehingga stimulus dari pemerintah untuk menekan biaya yang tinggi bisa menjadi salah satu solusi pengembangan 5G di Indonesia,” ungkapnya.
 
Struktur Baru
Director & Chief Innovation & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Arief Musta’in, berpandangan masuknya 5G ke Indonesia berpotensi mengubah struktur industri telekomunikasi di negara ini. 

Tingginya biaya membangun jaringan infrastruktur yang dibutuhkan untuk 5G akan memunculkan investor atau pemain baru, atau mengkolaborasikan pemain-pemain lama seperti yang terjadi di negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan 5G.

“Industri ini akan semakin dinamis dengan hadirnya pemain baru. Oleh sebab itu beberapa perusahaan di luar negeri bergabung untuk mendevelop 5G ini agar infrastrukturnya bisa lebih ekonomis dengan cara sharing. Ketika spectrum mahal, investasinya mahal, maka operator akan berpikir bagaimana return of investment-nya, dan solusinya adalah sharing,” kata Arief.

Chief Enterprise & SME Officer XL Axiata Feby Sallyanto menyatakan perusahaannya sudah siap untuk menyediakan layanan 5G, namun diperlukan solusi win-win dari regulator agar biaya pembangunan jaringan bisa dikolaborasikan.

“XL Axiata siap masuk ke 5G dengan menseleksi beberapa pasar yang cocok dan pas untuk penggunaan 5G ini. Kami berharap banyak pada regulator, karena semua operator ini tidak bisa pada tahap awal sudah memiliki business case yang mumpuni. Sehingga perlu dukungan pemerintah, dan win-win bagi semua pihak agar transisi 4G ke 5G bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Isu Frekuensi
Deputy General Manager Technical Hutchison Tri Indonesia Irwan Radius mengungkapkan dalam uji coba 5G yang dilakukan perusahaannya di Surabaya bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Surabaya, ditemukan bahwa pemakaian frekuensi 5G yang tinggi tidak bisa mengcover area yang cukup luas.

“Ternyata 5G pakai frekuensi tinggi tidak bisa jauh jangkauannya, hanya 150 meter dari tower. Bayangkan berapa BTS yang dibutuhkan untuk cover daerah yang luas. Sehingga kami berkesimpulan bahwa spektrum sharing bisa membuat transisi yang mulus dari 4G ke 5G,” kata Irwan.

Ia juga mengusulkan kepada Kominfo untuk duduk bersama para petinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menjaring kelompok industri yang siap menjadi pelanggan layanan 5G dari operator.

“Alignment industry harus dipikirkan juga. Jangan sampai operator sudah bangun jaringan sedemikian rupa, tetapi market tidak memanfaatkannya secara maksimum. Ini butuh bantuan pemerintah untuk fasilitasi, jadi usernya sudah ketahuan siapa saja dan tidak sia-sia investasi yang dikeluarkan,” jelasnya.

Kesiapan Vendor
Terkait prospek implementasi 5G di Indonesia, beberapa perusahaan vendor teknologi asing sepakat menyatakan Indonesia merupakan pasar yang sangat besar untuk digarap.

Direktur ICT Strategy & Marketing Huawei Indonesia Mohamad Rosidi, menyebut 30 negara di dunia sudah mulai menerapkan 5G di industri telekomunikasinya. Huawei sendiri menyatakan kesiapannya untuk mendukung launching 5G di Indonesia.

“Kami punya mulai dari device atau ponsel 5G nya, chipset, sampai perangkat end to end nya. Memang contoh kasus di negara lain, pemerintahnya memegang peranan penting dalam membuat open sharing. Karena pricing di end user 5G sangat sensitif,” jelas Rosidi.

Head of Network Solution Ericsson Indonesia Ronni Nurmal, percaya revolusi industri di Indonesia benar-benar akan terjadi dengan pemanfaatan 5G sebagai backbone.

“Kolaborasi kami dengan perusahaan tambang di Swedia serta satu perusahaan pengelola pelabuhan di China berhasil menekan cost 20% sampai 70% dengan pemanfaatan 5G lewat automated drilling and blasting, serta logistik,” kata Ronni

Sementara SVP Head of Sales APAC Region Mavenir Sam Saba menyebut perusahaannya menyediakan solusi OpenRAN berbasis 5G yang bisa diadopsi di perusahaan-perusahaan Indonesia.

“Inovasi melalui pemanfaatan IT harus ada di dalam mindset, meskipun kami menilai pemanfaatan 5G baru akan dimulai di negara berkembang pada 2026. Namun, operator harus memulainya sekarang. Kami akan menyediakan solusi membuka interface sehingga provider lain bisa menggunakannya bersama,” pungkas Saba.(id)