Ibu kota negara baru ideal untuk implementasi smart city

Presiden Joko Widodo

JAKARTA (IndoTelko) - Lokasi calon ibu kota negara yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang smart city, compact city, kemudian green city.

“Kontur yang sangat bagus, bukan menyulitkan. Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik turun bukit seperti ini pasti akan senang. Ya lihat saja nanti, desainernya kan pasti senang sekali,” kata Presiden Joko Widodo usai meninjau Klaster Pemerintahan (Titik Nol) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Kaltim, seperti dikutip dari laman Kominfo belum lama ini.

Diungkapkannya, pemerintah menyiapkan lahan yang total luasnya sekarang 256 ribu hektare, seluruh kawasan, semuanya, dan dicadangkan untuk jangka mungkin 100-200 tahun yang akan datang. Kemudian yang akan dijadikan kawasan ibu kota itu 56 ribu (hektare). Tapi yang akan dikerjakan terlebih dahulu, menurut Presiden, yaitu kawasan pemerintahan 5.600 (hektare) klaster pemerintahan, yang nanti diharapkan juga pararel dengan pembangunan klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi, dan financial center.

Untuk area yang sebelumnya menjadi hutan tanaman industri, nantinya akan ditata ulang. Luas lahan yang diambil dari bekas hutan tanaman industri itu mencapai 56 ribu hektare. Sedangkan yang 256 ribu hektare memang dicadangkan untuk kawasan-kawasan konservasi.

Badan Otoritas
Presiden mengatakan, saat ini sedang diproses apakah kawasan Ibu Kota Baru itu nantinya disebut sebagai sebuah kota, yang nanti akan ada di situ city manager-nya, ataukah nanti sebuah provinsi.  “Ini yang nanti akan segera diputuskan. Tetapi yang paling penting, menurut Presiden, Badan Otorita Ibu Kota  (BOI) segera akan terbentuk, nanti akhir bulan Desember atau insyaallah paling awal Januari,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa perpindahan ibukota negara jangan dilihat sekedar sebagai perpindahan kantor pemerintahan. Karena ini, bukan sekadar pindah lokasi, tetapi pemerintah ingin ada sebuah transformasi.

Artinya, perpindahan ibukota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi.

Dari awal harus dirancang perpindahan ibukota ini sebagai sebuah transformasi ekonomi, perpindahan basis ekonomi menuju ke sebuah smart economy. Pemerintah juga  ingin perpindahan ibukota ini juga menandai proses transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional, dan transformasi talenta-talenta nasional.

Di ibukota baru ini juga akan dibangun pusat riset dan inovasi kelas dunia yang menjadikan ibukota baru ini sebagai Global Innovation Hub menjadi titik temu inovasi global.

"Sudah saatnya talenta-talenta Indonesia, talenta-talenta global berkolaborasi mengembangkan smart energy, smart health, smart food production yang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita, serta mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah kita untuk masuk dan terintegrasi dengan global value chain,” ucap Presiden.(wn)