Kementan gaet Blibli pasarkan beras

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Blibli sebagai salah satu perusahaan eCommerce guna semakin memudahkan penyediaan dan distribusi bahan pangan ke masyarakat terutama di masa wabah COVID-19. Dengan memiliki Program Komando Strategi Penggilingan (Kostraling), Kementan secara resmi melakukan penandatangan nota kesepahaman atau MoU dengan Blibli di Kantor Pusat Kementan hari ini.

Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dengan penandatanganan antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi dan CEO Blibli Kusumo Martanto dalam hal pemanfaatan jasa penyediaan dan distribusi beras melalui platform online Blibli.

"Pada masa wabah COVID-19 ini ada 2 agenda utama yang menjadi prioritas utama negara, yaitu bidang kesehatan dan pemenuhan pangan. Meskipun ada wabah, petani diminta tetap semangat dan Kementan akan memberikan bantuan untuk memperlancar produksi," kata Syahrul.

Pada kesempatan ini pun, Syahrul menyaksikan langsung panen raya di seluruh wilayah Indonesia. Video conference kali ini diikuti oleh 332 titik yang menggambarkan kabupaten yang sedang panen padi dan jagung, bahkan ada 12 Bupati yang bergabung dari Serdang Bedagai, Banyuasin, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Cianjur, Balangan, Barru, Banggai, Konawe Selatan, Sumbawa Barat, Dompu dan Nagekeo.

"Kami ingin buktikan secara riil bahwa memang semua sedang panen, bukan hanya angka-angka di atas kertas saja," tegas Syahrul.

Perlu diketahui, Kementan memperkirakan panen raya akan berlangsung April dengan luas panen sekitar 1,73 juta hektar (ha). Karena itu pemerintah akan mengantisipasi jangan sampai harga gabah di tingkat petani jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

Puncak panen akan terjadi pada April dengan luas 1,73 juta ha dengan produksi 5,27 juta ton beras dan berlanjut pada Mei dengan luas panen sekitar 1,38 juta ha atau setara dengan produksi 3,81 juta ton beras. Luas panen Mei ini masih lebih tinggi dari Maret lalu.

Pada masa puncak panen raya Kementan lakukan antisipasi untuk mejaga kestabilan harga. Salah satu solusinya adalah melalui Kostraling (Komando Startegi Penggilingan Padi) melalui pendekatakan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Rata-rata harga di tingkat petani maret lalu Rp 4.600/kg, dan sesuai Permendag No 24 Tahun 2020 yang baru HPP GKP di tingkat petani naik sebesar Rp 4.200/kg dan diperkirakan akan turun saat puncak panen raya.

"Kami meminta daerah segera menyerap KUR dan meminta daerah mengawal harga jangan sampai di bawah HPP," ujar Syahrul.

CEO Blibli, Kusumo Martanto mengaku merasa senang telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementan sebagai mitra eCommerce ekslusif untuk mendukung ketersediaan bahan pangan beras bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah bentuk komitmen Blibli untuk berkolaborasi dan mendukung Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi saat ini.

"Blibli berharap dengan kualitas tim terbaik, sarana dan prasarana, serta teknologi yang dimiliki dapat memberikan dukungan yang maksimal serta memudahkan upaya Pemerintah dalam menyediakan bahan pangan beras," ujar Kusumo.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menegaskan kerjasama ini merupakan terobosan nyata untuk memudahkan akses konsumen membeli beras melalui jasa aplikasi online sekaligus membantu menyerap gabah petani agar tidak di bawah. Yaitu dengan menggandeng kostraling/penggilingan padi untuk membeli gabah petani dan kemudian memasok beras untuk dijual melalui jasa online.

"Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kami meminta agar Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten mendampingi Kostraling penggilingan untuk akses KUR sehingga mampu menyerap gabah petani," bebernya.

Selanjutnya kostraling segera bermitra dengan pasar online, market place, startup, e-commerce untuk memperlancar distribusi beras medium, premium dan beras khusus secara lancar dan efisien, untuk diakses masyarakat.

"Kami dekatkan produsen dan konsumen agar memperlancar distribusi karena dengan kondisi wabah Corona dan kebijakan pemerintah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar, red) yang menjadi persoalan adalah distribusi yang kemudian akan berdampak pada harga," tegasnya.(wn)