Pilih Fadhilah, LPPMII nilai Kominfo basa-basi adakan seleksi calon dirut BAKTI

Pelantikan Fadhilah Mathar sebagai Dirut BAKTI (Kominfo)

JAKARTA (IndoTelko) - Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) menilai proses seleksi calon direktur utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang digelar Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya basa-basi untuk pencitraan karena pilihan dari Panitia Seleksi (Pansel) mengecewakan.

Seperti diketahui, sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 362 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Fadhilah Mathar terpilih sebagai Dirut.

Sebelumnya, Fadhilah Mathar menjabat sebagai Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo.

“Terpilihnya Fadhilah ini jelas melanggar azas kepatutan karena di seleksi pertama dianggap tidak masuk kualifikasi, sehingga seleksi diulang. Kenapa pilihannya yang dianggap gak lolos itu malah terpilih. Ini namanya kan merugikan keuangan negara juga, sudah bikin dua kali seleksi hasilnya seperti ini,” sesal Direktur Eksekutif LPPMIII Kamilov Sagala, di Jakarta, Selasa (15/8).

Seperti diketahui, Kominfo membuka seleksi calon dirut Bakti pada April 2023, dan di Mei 2023 diputuskan pencarian diulang karena dianggap tidak ada calon peserta memenuhi kualifikasi.

Plt. Menkominfo Mahfud MD kala itu menyatakan, pelaksanaan seleksi ulang dilakukan karena peserta seleksi sebelumnya belum ada yang lolos sampai tahapan asesmen. Nama Fadhilah masuk sampai tahapan tersebut.

"Proses seleksi yang telah berlangsung separuh perjalanan. Ketika mengerucut (di tahap asesmen), peserta calon Dirut BAKTI tidak ada yang lulus," jelasnya dalam Konferensi Pers di Media Center, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (26/5).

Selanjutnya, pada Juni lalu, seleksi dibuka kembali, dan hasilnya nama Fadhilah yang terpilih.

Kamilov mengatakan, pilihan dari Kominfo ini membuka peluang dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Pihak yang paling kuat legal standing menggugat peserta yang ikut seleksi. Kami siap mendukung jika ada yang berani ambil langkah hukum itu,” katanya.

Lebih lanjut Kamilov meragukan akan ada perubahan di BAKTI mengingat dirut yang baru terpilih masuk dalam daftar orang yang yang dicegah keluar negeri oleh Kejaksaan Agung karena menjadi saksi dalam kasus korupsi BTS 4G BAKTI.

“Harusnya momentum ini digunakan Menkominfo untuk mendapatkan kepercayaan publik dengan memilih calon yang tak bersinggungan dengan kasus BTS 4G. Kalau begini publik menilai sapu kotor digunakan untuk membersihkan lantai yang kotor, sayang sekali,” sesalnya.(ak)