Kejar ketertinggalan layanan broadband, Indonesia perlu 5G

The 2nd MASTELs 5G Summit 2023 (dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah Indonesia menargetkan masuk ke 10 besar ekonomi global di tahun 2030. Pemenuhan target ini didukung dengan kemajuan teknologi serta transformasi digital yang cepat dan tepat. Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan penetrasi broadband yang rendah, dengan hanya 18% dari total 70 juta rumah tangga yang memiliki akses ke layanan broadband.

Bedasarkan Speedtest® Global IndexTM kecepatan unduh rata-rata di Indonesia berada di peringkat 121 per September 2023. Walaupun terus meningkat selama setahun terakhir, dari kecepatan unduh rata-rata 21,23 Mbps pada Maret 2022, menjadi 28,28 Mbps pada September 2023, kinerja layanan broadband di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara lainnya. Di tengah tantangan ini teknologi 5G dengan kecepatan dan koneksi yang luar biasa menjadi peran kunci dalam mempercepat ekspansi broadband di Indonesia.

Menteri Kominfo dalam keynote speechnya pada acara e 2nd MASTELs 5G Summit 2023 menjelaskan bahwa penggelaran 5G berpotensi meningkatkan PDB Indonesia pada 2030 sampai 2802 Triliun Rupiah, dan berdasarkan data, pengguna broadband 5G dapat merasakan kecepatan meningkat 3-4 kali dibandingkan 4G saat ini. Dan 5G ini akan meningkatkan keuntungan bagi berbagai sektor, dan berperan penting sekali dalam transformasi digital. "Teknologi digital diperkirakan akan membuka 20-40 juta lapangan pekerjaan baru. Maka beberapa tantangan terkait perkembangan 5G dan AI di Indonesia, seperti masalah spektrum , model bisnis, isu etika dan isu regulasi lainnya, perlu segera diselesaikan agar potensi manfaatnya bisa didapatkan secara optimal," jelasnya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno menjelaskan, ekspansi broadband menjadi investasi penting untuk negara kita. Dengan akses layanan yang cepat kita dapat menjembatani kesenjangan digital dan membuka jalan menuju Indonesia yang lebih terhubung, dan inklusif. Peningkatan infrastruktur broadband dan investasi pada teknologi 5G, menjadi jalan keluar atas permasalahan ini.

"Pada saat ini, Indonesia baru pada tahap awal untuk mengadopsi teknologi 5G, mengingat spektrum frekuensinya masih terbatas. Dalam perjalanan menuju digitalisasi yang lebih besar, ketersediaan spektrum 5G akan menjadi pilar penting yang mendukung layanan broadband yang lebih baik," katanya.

Jaringan 5G sudah mulai diterapkan di seluruh dunia. Menurut laporan GSA, hingga akhir Mei 2022, terdapat 493 operator di 150 negara dan wilayah yang telah melakukan investasi untuk pengembangan 5G. Hal ini termasuk uji coba, perolehan lisensi, perencanaan, pemasangan jaringan, dan peluncuran.

Khusus untuk Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika/ Kominfo, jaringan 5G telah beroperasi secara komersial sejak tahun 2021.

Hingga saat ini, teknologi 5G sudah tersedia di beberapa wilayah di Jabodetabek, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Batam, Denpasar, dan Balikpapan, namun penyebaran teknologi 5G di Indonesia masih belum meluas. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal pengembangan dan penerapan teknologi 5G. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk menerapkan teknologi 5G secara menyeluruh adalah penambahan spektrum 5G.

Sedangkan, Ketua MASTEL bidang Implementasi Infrastruktur Telematika Nasional, Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan, penggelaran 5G di Indonesia sudah tertinggal di Asia Tenggara, beberapa tahun lagi berpotensi tertinggal juga di level dunia. Sigit menjelaskan, penyebab utamanya ada tiga: penyediaan spektrum yang terlambat, kualitas infrastruktur yang rendah, dan Capex untuk menggelar yang tinggi. Negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Brunei telah melakukan lelang spektrum 5G, disusul oleh Vietnam yang saat ini akan segera bersiap untuk melelang spektrum 5G. Sedangkan Indonesia, masih belum menentukan jadwal yang jelas terkait dengan pembukaan lelang spektrum mid-band 5G, yang menjadi spektrum utamanya 5G di seluruh dunia untuk kapasitas data, bukan low-band yang untuk coverage, atau milimeter wave yang untuk spot tertentu. Secara khusus beberapa negara seperti Korea Selatan telah memulai inisiatif penelitian 5G multi-negara yang berpotensi untuk membuka jalan bagi perkembangan 6G di masa depan, bahkan Korea Selatan telah menyampaikan targetnya untuk mengkomersilkan layanan jaringan 6G pada tahun 2028.

"Keterlambatan ini bisa membawa beberapa konsekuensi, diantaranya kesempatan kontribusi ekonomi yang terhambat, kesempatan mendapatkan investasi akan berkurang, dan juga hambatan berkembangnya inovasi baru terkait 5G. Pengembangan 5G yang ditunda-tunda juga akan menghambat inovasi yang dilakukan oleh anak bangsa. Penggelaran 5G ini adalah kepentingan nasional untuk meningkatkan competitiveness-nya, sekaligus kepentingan peneyelenggara agar tetap bisa sustain. Jika tidak dilakukan akselerasi, saya khawatir, beberapa tahun ke depan kesempatan ini akan direbut oleh operator pemain baru, atau jenis penyelenggaran yang baru," jelas Sigit.

Penerapan teknologi 5G di Indonesia akan mendorong pertumbuhan Revolusi Industri 4.0/ 4IR. Perubahan signifikan dapat dirasakan mulai dari peningkatan teknologi seperti pengadopsian Internet of Things/ IoT, kecerdasan buatan/ AI, hingga penerapan digitalisasi ekonomi, termasuk e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya. Potensi penerapan teknologi 5G juga berdampak pada PDB Indonesia, yang akan mendorong target pemerintah untuk memperkuat perekonomian Indonesia.

Konsultan PT. Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) ITB menyatakan bahwa penerapan teknologi 5G di Indonesia berpotensi meningkatkan PDB secara kumulatif dari 2021-2030 hingga 9,5% atau senilai Rp2.874 triliun. Selain itu penerapan 5G juga berpeluang menciptakan hingga 5,1 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas per kapita sampai dengan Rp 11 Juta dalam periode yang sama. Secara khusus sinergi antara teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan 5G akan menjadi terobosan baru dalam perekonomian Indonesia. Selain meningkatkan konektivitas dan kecepatan data, sinergi ini juga bertujuan untuk membuka jalan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi lintas sektor.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazier menyebutkan, untuk mencapai revolusi industri 4.0, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif "Making Indonesia 4.0" untuk mengimplementasikan strategi dan Peta Jalan 4IR di Indonesia. Salah satu 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 adalah pembangunan infrastruktur digital nasional. Di dalamnya termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan digital capabilities dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband. Kementerian Perindustrian berharap

Sedangkan, Chief Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, Setiaji menyebutkan bahwa, Kementerian Kesehatan telah melakukan Digital Transformation yang menyeluruh dan menjangkau seluruh pelosok dan Puskesmas Indonesia. "Broadband yang berkualitas seperti yang dijanjikan 5G, sangat diperlukan. Kalau hanya terbatas di kota-kota besar saja, tentu manfaatnya akan sangat terbatas, bahkan bisa jadi aplikasinya yang diperlukan jadi tidak dapat menjangkau orang yang membutuhkan, akibat perluasan jaringan broadband yang belum merata," katanya.

Selanjutnya, Direktur Utama ALITA, Ketua Asioti, Teguh Prasetya, menjelaskan, dengan penerapan yang berkelanjutan, pada tahun 2025, sinergi antara AI dan 5G diharapkan akan menghasilkan $135 miliar untuk perekonomian Indonesia dan dapat mengubah sejumlah sektor industri utama secara signifikan. "Industri yang paling akan merasakan dampak positifnya adalah layanan kesehatan, manufaktur, transportasi, pertanian, dan beragam inovasi lintas sektor, industri di berbagai sektor ada yang sudah tidak sabar untuk menunggu penggelaran jaringan 5G di Indonesia, terutama di daerah-daerah dimana operator tidak memprioritaskan penggelaran 5G, oleh karenanya Pemerintah perlu membuka kemungkinan untuk memberikan izin 5G Private Network atau 5G lokal agar industri manufaktur dan industri sektor lainnya tidak terhambat pertumbuhannya. Jika penerapan teknologi 5G terus ditunda, Indonesia tidak dapat mengikuti perkembangan pasar dan hanya dapat menjadi pemakai teknologi," ujarnya. (mas)