Indonesia harus jaga data sebagai the new oil

Ririek Adriansyah

JAKARTA (IndoTelko) - Indonesia harus bisa memiliki kendali terhadap data sebagai the new oil di era ekonomi diigital.

“Pemerintah perlu mengatur penempatan data di Indoensia, tidak hanya untuk penyelenggara sistem elektronik lingkup publik, namun juga penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Hal ini untuk memastikan pemerintah memiliki kendali terhadap data yang merupakan the new oil, dan sejalan dengan prinsip perlindungan dan pemanfaatan data yang tercantum dalam UU Perlindungan Data Pribadi,” ungkap Ketua Umum Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah dalam diskusi IndoTelko dengan tema “Strategi Indonesia menjadi Digital Hub Asia” belum lama ini.

Diungkapkannya, ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan proyeksi mencapai US$315 miliar pada tahun 2030, di mana merupakan lebih dari 50% potensi pasar di ASEAN.

Sejalan dengan hal itu, potensi pertumbuhan pasar Data Center di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan juga menjadi yang tertinggi di regional hingga mencapai 40% pangsa pasar ASEAN tahun 2030. Bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura, yang mana saat ini menjadi salah satu Hub di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pasar di Indonesia sangat besar dan Indonesia sangat berpotensi menjadi digital hub di Asia.

Diingatkannya, memiliki pelanggan yang terbesar tidak selalu menjadi hub dari regional, ada hal lain yang diperlukan seperti dukungan infrastruktur yang baik, ease of doing business, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan industri yagn sehat dan berkelanjutan.

Dikatakannya, terdapat enam arahan starategis yang telah diformulasikan pada Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang tercantum dalam Permen Kominfo, yang harus diimplementasikan dengan baik demi terwujudnya Indonesia sebagai Digital Hub Asia.

Enam arahan tersebut bertujuan untuk mendorong Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia. SDM yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital, serta siap menghadapi masa depan.

Enam arahan tersbeut, yaitu yang pertama Indonesia harus membangun infrastruktur digital dan konektivitas yang inklusif, aman, dan andal dengan layanan berkualitas tinggi. Kedua, Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas digital sektor prioritas untuk memperkuat daya saing geostartegis dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas.

Ketiga, Indonesia juga harus membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi, serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital. Keempat, Indonesia harus bisa mengubah bangsa kita dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi di berbagai platform, yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional. Kelima, Indonesia perlu membangun lembaga pemerintah digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan terakhir, Indonesia harus melakukan harmonisasi regulasi serta meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

“Untuk menjalankan enam strategi di atas, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta dukungan dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan khususnya pemerintah, yaitu berupa kebijakan atau insentif yang dapat mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi, serta meningkatkan kemampuan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan investasi infrastruktur digital, guna meningkatkan daya saing digital indonesia terhadap negara lain, baik di Asia maupun tingkat dunia,” tutupnya.(wn)