Semua IMEI Harus Terdaftar

Salah Satu Anggota AIPTI, Usun Pringgodigdo/Polytron (foto : Romli Rossi)

JAKARTA (IndoTelko) – Setiap ponsel yang lulus sertifikasi postel, semua IMEI-nya harus ada di database sedangkan yang tidak ada, perangkatnya mesti diblokir.  Hal ini dikatakan Ketua Umum  Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI), Ali Soebroto.

Guna meminimkan masuknya produk black market ke pasar Indonesia dan mendukung peraturan TKDN yang ditetapkan pemerintah lewat peraturan Permendag 82 dan 32, yang didalamnya diatur bahwa ponsel 4G harus membawa kandungan lokal TKDN 30 persen, AIPTI menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kontrol. 

"Kami sudah berikan saran praktis yaitu dengan kontrol IMEI sehingga barang yang lulus sertifikasi postel semua IMEI-nya akan ada di database sedangkan yang tidak ada, perangkatnya harus diblokir,” kata Ali dalam sebuah konprensi pers bertema perkembangan industri manufaktur ponsel Indoensia di Bidakara, kemarin (29/2).

Menurut Ali, pengontrolan ini juga mesti melibatkan Direktorat Jendral Bea & Cukai serta Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.  Sehingga pada prakteknya nanti, barang yang tidak resmi atau belum memenuhi sertifikasi TKDN tidak akan bisa digunakan di Indonesia.

Di tempat yang sama, Usun Pringgodigdo, Anggota AIPTI yang juga General Manager Polytron Mobile menjelaskan bahwasannya untuk melakukan impor ada beberapa tahapan dan proses.  “Proses impoir itu harus melewati tahapan Tanda Pendaftaran Produk Impor (TPP), kemudian mesti mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika,” jelasnya.

Menurut Usun, adanya TPP berguna untuk mengetahui IMEI semua ponsel impor.  "IMEI harus terdaftar", tegasnya. (baca juga : Registrasi IMEI Masih Kendor)

Ditambahkan Ali, pendaftaran IMEI dilakukan untuk meminimkan masuknya barang black market ke pasar Tanah Air (sg).