Pemerintah akan manfaatkan transponder BRISat

Seremoni pengumuman peluncuran BRISat (dok:BRI)

JAKARTA (IndoTelko) – Pemerintah akan mengoptimalkan sebagian transponder yang dimiliki satelit BRISat untuk keperluan pendataan kependudukan atau pertanian.

“Sebagian dari satelit BRISat akan digunakan untuk kebutuhan dari Bank BRI sendiri. Pemerintah rencananya akan manfaatkan 4 transponder untuk mendukung pendataan. Nanti dibicarakan lagi dengan empat kementrian,” ungkap Menkominfo Rudiantara, belum lama ini.

Sekadar informasi, BRISat dijadwalkan akan meluncur ke orbit dengan menggunakan roket Ariane 5 milik perusahaan Arianespace pada tanggal 8 Juni 2016 jam 20.30 UTC di Kourou, French Guiana, Amerika Selatan, atau 9 Juni 2016 pukul 03.30 WIB.

Dalam mendesain satelit, BRI berusaha memaksimumkan filing satelit Indonesia di International Telecommunication Union (ITU), di mana salah satu filing satelitnya akan ditingkatkan statusnya dari Coordinated menjadi Notified, sehingga satelit BRI diharapkan sekaligus menjadi solusi dalam menjaga kesinambungan filing orbit satelit 150.5o BT. Program BRIsat tersebut juga dilengkapi dengan program kontijensi dalam rangka menjaga kesinambungan filing orbit 150.5o BT.

BRISat akan menggunakan dua frekuensi yaitu C band dan KU band. C band akan digunakan untuk transaksi keuangan dan KU Band untuk komunikasi non keuangan. C band menggunakan frekuensi gelombang rendah sehingga tahan cuaca, sedangkan untuk KU band menggunakan gelombang tinggi sehingga mempunyai power yang kuat.

Satelit ini juga akan memiliki 45 transponder di mana sebagian dari transponder akan secara khusus dialokasikan bagi kepentingan negara Indonesia. Saat di angkasa, satelit ini mampu bertahan sampai 17 tahun. Satelit BRIsat mampu menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, Asia Timur termasuk sebagian Tiongkok, Laut Pasifik termasuk Hawaii dan Australia Barat.

Dalam kalkulasi banyak pengamat dengan melihat pertumbuhan jaringan ATM milik BRI, hanya butuh  23-24  transponder untuk keperluan bank pelat merah itu. Artinya, jika pemerintah hanya akan menggunakan 4 transponder ada sekitar 18-17 transponder akan nganggur.

Di Indonesia, bisnis penyewaan transponder satelit lumayan menggiurkan karena antara pasokan dan kebutuhan masih timpang. Indonesia memiliki 159 transponder lokal dari total kebutuhan 237 transponder. (Baca juga: Peluncuran BRISat)

Jika BRI tergoda menyewakan sisa transponder tentu akan menambah pundi-pundinya karena satu transponder biasanya harga sewa mencapai Rp 100 miliar per tahun. Satu-satunya yang menjadi hambatan bagi BRI menyewakan sisa transponder adalah lisensi Telekomunikasi Khusus (Telsus) yang dikantonginya. (Baca juga: Transponder BRISat)

Apakah nanti setelah BRISat benar-benar masuk slot orbit, ada perubahan dalam lisensi? Kita lihat saja nanti.(id)