Pemerintah harus berikan perhatian ke bisnis satelit

Ketua ASSI Periode 2005-2011, Tonda Priyanto

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah harus memberikan perhatian lebih ke bisnis satelit, terutama menjaga pasokan kebutuhan transponder di pasar tidak oversupply.

“Bisnis itu kan dinamikanya supply dan demand. Tahun ini saya melihat pasokan transponder tersedia akan luar biasa. Pemerintah harus hati-hati jangan sampai operator dalam negeri oversuplai yang bisa turunkan harga sewa,” wanti-wanti Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Periode 2005-2011, Tonda Priyanto, dalam diskusi IndoTelko Forum, (30/1).

Diingatkannya, sebagai negara harus memahami kebutuhan dan kekuatan di bisnsi satelit. “Sehingga kita tidak hanya memenuhi kebutuhan yang sudah terlalu jauh dibutuhkan sekarang, sehingga yang sekarang ada malah jadi keteteran. Dari situ kemudian kita tetap memperjuangkan yang namanya kedaulatan atau national interest, karena tantangan utama semua orang adalah mengelola diri sendiri,” katanya.

Diungkapkannya, di bisnis satelit kedaulatan memang harus dijaga karena itu slot orbit, Network Monitoring System (NMS), dan Gateway harus dalam kontrol operator dalam negeri. “Tantangannya kita bukan negara produsen satelit. Sementara Key atau Kunci itu masih dipegang pabrikan. Kalau mau benar-benar full kontrol bikin satelit sendiri,” tuturnya.

Sementara Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ridwan Effendi menyatakan masalah kedaulatan dan keamanan sangat penting sebelum mengadopsi teknologi satelit.

“Sekarang ada satelit Low Earth Orbit (LEO) yang bisa langsung memberikan akses internet tanpa NMS dan Gateway di Indonesia, ini bahaya sekali untuk keamanan dana pertahanan negara. Bayangkan jika itu digunakan oleh separatis untuk berkomunikasi,” katanya.

Apalagi, jika pemain internet berbasis satelit LEO ini diberikan frekuensi seluler, otomatis akan membunuh pemain selular. “Ini penting peran negara agar bisnis berlanjut, operator yang sudah sumbang pajak besar jangan sampai jadi kolaps gara-gara teknologi baru yang diizinkan beroperasi,” ulasnya.

Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengungkapkan slot orbit satelit di ruang angkasa tidak menjadi domain suatu negara, ini diatur lembaga iternasiomal ITU. “Gak bisa di atas Indonesia hanya satelit Merah Putih, bahkan Satri1 enggak tepat di atas Papua Di UU Ciptakerja, di bagian penjelasan untuk slot orbit dinyatakan bukan aset nasional, padahal slot orbit ini tidak didapat dengan mudah oleh karena itu slot orbit harus dimanfaatkan,” tegasnya.(ak)