JAKARTA (IndoTelko) – Pemerintah diminta untuk secepatnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang roadmap eCommerce sebelum mengangkat Bos Alibaba Jack Ma masuk di dewan penasihat untuk bisnis online ini.
“Sebaiknya keluarkan Perpres soal roadmap eCommerce itu dulu agar jelas payung hukumnya di industri ini,” saran CEO aCommerce Indonesia Hadi Kuncoro, kemarin.
Dikhawatirkannnya, jika tidak ada payung hukum yang jelas, Jack Ma akan leluasa melebarkan bisnisnya di Indonesia dan menggerus eCommerce lokal yang sedang berkembang.
"Jack Ma adalah pemain di industri ini. Kita tidak tahu niatnya seperti apa. Kalau RPP e-Commerce sudah ditandatangani Presiden, payung hukumnya kan jelas. Pemain lokal dan asing berada dalam payung yang sama, sehingga terjadi kompetisi yang sehat," tambahnya.
Di dalam roadmap e-Commerce sendiri, ada tujuh poin strategis yang diatur, antara lain mengenai urusan logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan sumber daya manusia, serta cyber security. (
Baca:
Roadmap eCommerce molor)
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) memperkirakan peta jalan (roadmap) eCommerce yang telah selesai dibuat beberapa bulan lalu akan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) tak lama lagi. Perpres roadmap eCommerce ini sudah seringkali molor dan janji terakhir akan ditetapkan usai Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Tiongkok. (
Baca: Jack Ma dan eCommerce)
Dari Tiongkok, Rudiantara membawa oleh-oleh yang menimbulkan kontroversi di Tanah Air yakni mengajak Jack Ma masuk dalam dewan eCommerce yang berisikan sejumlah Kepala Lembaga dan menteri. (id)