Kontribusi sektor TIK bagi GDP nasional masih kecil

JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui kontribusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam perekonomian nasional masih kecil.  

"Kontribusinya sektor Kominfo terhadap GDP masih kecil hanya 4%. Bu menteri ini (Sri Mulyani, Menkeu) pesan ke saya, tolong Tahun 2018 sektor Anda tidak boleh tumbuh single digit harus double digit!" ungkap Menkominfo Rudiantara dalam Seminar Hari Oeang ke–71 dengan tema “2030: Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi Dunia Melalui Transformasi Digital dan APBN yang Berdaya Saing” seperti dikutip dari laman Komfinfo (27/10).

Menurutnya, dengan pertumbuhan yang double digit, pertumbuhan keuangan perbankan yang selama ini menjadi primadona di pertumbuhan ekonomi walaupun kontribusinya tidak besar namun di tahun kedua hanya sekitar 5-6% dari sebelumnya 9%

Dikatakannya, kontribusi sektor TIK bisa naik dengan mengubah paradigma ekonomi dari berbasis komoditas menjadi berbasis layanan. "Ini seperti yang dikatakan Bu Mentri bahwa ekonomi kita ini mengalami perubahan dari ekonomi komoditas menjadi ekonomi services. Bayangkan kalo beberapa teknologi yang akan meng-drive ke tahun 2030 dari digital ke arah perubahan teknologi advance robotic," katanya.

Meski mengakui adanya potensi pergeseran tenaga kerja, tapi Menteri Rudiantara menekannya adanya peluang kerja dan usaha baru. "Ya, akhirnya memang ada semacam kekhawatiran dimana tenaga kerja yang ada sekarang ini akan tergeser dengan yang namanya digital. Tapi justru yang namanya digital ini akan membuka lapangan perkerjaan baru," tandasnya.

Potensi Besar
Diungkapkannya, Indonesia merupakan pasar ekonomi terbesar di dunia saat ini, oleh karena itu setiap warga negara harus bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk menopang dan mengendalikan ekonomi digital.  

“Indonesia practically adalah pasar ekonomi terbesar di dunia saat ini. Tiongkok walaupun besar tetapi mereka tidak memperbolehkan adanya perusahaan atau tenaga asing masuk kesana. Jadi, melihat kenyataan ini kita harus bisa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik–baiknya, katanya.

Disampaikannya berbagai teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia.  “Ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya advance robotic, artificial intelligent, internet of things, mainframe to computing, digital payment systems dan 3D printing,” urainya.

Dijelaskannya, pada Tahun 2030 ekonomi Indonesia akan menjadi nomor lima dan nomor empat. "Dimana tahun lalu Gross Domestic Product (GDP) kita sebesar Rp940 miliar, Katakanlah Rp1 triliun. Pertama Tahun 2030 kita akan mencapai sebesar Rp2,4 triliun dan kedua untuk demografi puncaknya di Tahun 2030," katanya.

Meski demikian, Menteri Rudiantara menyatakan hal itu bisa diwujudkan dengan kesiapan semua pihak.  "Tahun sekarang hingga tahun 2030 itu sangat pendek. Kita reform tahun 1998 itu sudah 19 tahun lalu namun rasanya seperti baru kemarin," ujarnya.

Transformasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, untuk menjadikan Indonesia negara yang besar di tahun 2030-2045, maka Indonesia harus mampu mentransformasi kekuatan ekonominya yang berbasis pada sumber daya alam menjadi ekonomi yang berbasis pada manajemen sumberdaya manusia.

Sri Mulyani menyampaikan dengan komposisi demografi Indonesia yang didominasi oleh anak muda, diharapkan tercipta inovasi dan kreasi yang mampu meningkatkan perekonomian dalam negeri. Generasi milenial ini memiliki tiga karakter yaitu connected atau terhubung, confident atau percaya diri dan creativity atau kreativitas.

“Kalau tiga hal ini dikurung dengan regulasi pemerintah, berarti negara menzalimi mereka (generasi milenial). Pemerintah ingin buat tiga hal ini jadi potensi, bukan disaster, sehingga Indonesia bisa menciptakan suatu aset yang kreatif dan aktivitas ekonomi untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri, negara hadir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah fokus untuk investasi di sumber daya manusia, seperti mengalokasikan anggaran kesehatan 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), anggaran pendidikan porsinya 20% dari PDB, dan anggaran pengentasan kemiskinan.

“Tugas pemerintah adalah memberikan support, bagaimana titik yang balance dengan digital economy yang berkembang. Platform bisa mengkoneksikan antara pembeli dan penjual, akses kepada financing tujuannya untuk membuat mereka mampu untuk berkembang,” kata Menteri Keuangan.

Ketua bidang Ekonomi dan bisnis, Asosiasi eCommerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung memaparkan Indonesia telah memiliki modal menghadapi era digital dengan jumlah populasi yang besar. "Jumlah pengguna internet 132 juta, pengguna media sosial 106 juta, mobile subscribtion 371,4 juta, dan pengguna ponsel aktif 92 juta," paparnya.

Dalam pandangannya, aktivitas eCommerce di Indonesia dengan membeli produk secara online dengan nilai transaksi US$ 5,6 miliar di tahun 2016. "Di era disruptive ini, kegiatan bisnis konvensional akan terancam. Para pengusaha harus bisa beradaptasi dalam era ini dan mengelola risikonya," tandasnya.(id)