Kominfo siap aktifkan mesin sensor internet

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan (dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan PT INTI sebagai pemenang tender mesin sensor internet telah menyerahkan perangkat pada Jumat (29/12).

Dalam rilisnya, Kominfo menyebut nama lain dari mesin yang penuh kontroversinya sebagai pengais "crawling" konten negatif.
Selama beberapa hari sistem dan mesin pengais tersebut telah diujicoba dan berfungsi serta siap untuk diaktifkan.

"Sejak kemarin mesin crawling atau mesin pengAIS konten negatif atau dinamakan AIS ini telah berfungsi. Malam ini saya mengecek. Dengan Mesin AIS ini maka kita mendapatkan kecepatan dan volume yang besar dalam mengecek mana-mana konten negatif. Kemampuannya memberikan dokumentasi yang baik," papar Menkominfo Rudiantara dalam keterangan (30/12).

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan sebelum secara resmi diserahterimakan, mesin tersebut telah diujicoba. (Baca: Ancaman mesin sensor)

Hasilnya, kecepatan mencari situs-situs porno jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mesin AIS  ini bekerja sangat efektif dalam mencari konten negatif kemudian mengidentifikasi masuk kategori mana konten negatifnya. Suatu konten negatif dapat dilihat langsung seberapa besar pengaruh atau impactnya  dalam dunia siber.  

"Awal tahun 2018 mesin AIS akan diaktifkan untuk melakukan pencarian konten-konten negatif. Sekali Mengais, mesin ini dapat memberikan hasil berupa URL atau tautan yang bisa jutaan dan langsung mengklasifikasi", tegas Dirjen yang akrab dipanggil Semmy itu. (Baca: Kontroversi Mesin Sensor)

Semmy menambahkan dalam tiga hari ujicoba, mesin ini mampu mendeteksi sekitar 120 ribu situs porno dari Indonesia, itu hasil dari 1,2 juta alamat internet yang `dicrawling`. "Bayangkan sementara yang berjalan dalam beberapa tahun ini kami baru menapis 700 ribu lebih situs porno," katanya.

Mesin pengais konten negatif ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pengatur sektor dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. "Bukan hanya Kominfo, bisa dikoordinasikan dengan BNPT kalau mencari konten berbau teroris, dengan OJK konten investasi bodong, obat-obat yang tidak berizin dengan BPPOM, penjualan narkoba melalui internet dengan BNN, bukan hanya untuk kebutuhan Kominfo," tegas Semmy.

Sementara Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kominfo, Teguh Arifiyadi mengatakan Cyber Drone 9 (nama sandi untuk operasional Mesin AIS) akan menggantikan dapur pemblokiran konten internet negatif dan tim Trust+.

"Kami akan berpindah ke tempat baru dengan sistem baru yang kami beri nama Cyber Drone 9. Kami akan mengoperasikan beberapa ‘mesin’ baru yang akan membantu mempercepat cara kerja kami melawan konten internet negatif," katanya.

Di Cyber Drone 9, akan ada skuad pilihan terdiri dari beberapa pilot dan para agen verifikator yang akan mengoperasikan cyber drone 24 jam non-stop. Teguh akan menjadi kapten pilot pertama di Cyber Drone 9.

Ditegaskannya, tidak perlu khawatir tim Cyber Drone 9 akan digunakan pemerintah untuk mengawasi semua pengguna internet dan media sosial. "Kami paham bahwa perlindungan terhadap privasi pengguna internet Indonesia di Cyber Drone 9 adalah harga mati! Demokrasi masih jadi alat kendali setiap rencana aksi dan manuver kami di Cyber Drone 9," tulisnya dalam laman pribadinya.

Dikatakannya, Cyber drone hanya membantu tim mempercepat proses proses pencarian atau crawling konten internet negatif. "Cyber drone kami tidak dibekali ‘senjata pembunuh’ akun, situs, ataupun sejenisnya," katanya.

Cyber drone akan membantu memberikan informasi tentang ribuan bahkan puluhan ribu situs dan akun penyebar konten negatif seperti pornografi & pornografi anak, perjudian online, penipuan online, dan konten negatif lainnya dalam waktu yang relatif cepat.

Hasil kerja cyber drone akan di verifikasi ulang para agen  secara hati-hati, sebelum akhirnya diputuskan bahwa situs atau akun harus di eksekusi mati di Indonesia.

"Jangan khawatir juga dengan urusan politik, tim kami berkomitmen untuk menjaga jarak dengan urusan yang berkaitan dengan politik atau kepentingan tertentu. Cyber Drone 9 bukan milik kami, bukan juga milik ‘penguasa’ tertentu, karena Cyber Drone 9 adalah milik Indonesia!" tutupnya.(id)