Senin, Komisi I panggil Menkominfo-Operator soal sangkarut registrasi prabayar

JAKARTA (IndoTelko) - Komisi I DPR RI memastikan menghadirkan Menkominfo Rudiantara dan semua operator yang terlibat dalam urusan registrasi prabayar berbasis Nomor Induk Keluarga (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam Rapat Kerja pada Senin (19/3), besok.

"Kami akan menghadirkan Menkominfo dan semua operator telekomunikasi membahas kasus kebocoran data pelanggan di registrasi prabayar pada Senin (19/3) jam 12.00 siang," ungkap Anggota Komisi I DPR Roy Suryo dalam pesan singkat ke IndoTelko, Sabtu (17/3).

Dikatakannya, dalam Rapat Kerja berbagai isu akan dibahas terkait registrasi prabayar yang kacau balau dan cenderung membuat keresahan di masyarakat. "Salah satu topik yang dibahas soal satu NIK diregistrasikan untuk banyak kartu yang heboh di media massa itu," katanya.

Seperti diketahui, kasus yang diperbincangkan warganet belakangan adalah kejadian satu NIK tertentu yang ternyata di belakangnya terdapat sejumlah 50 nomor yang terdaftar dalam proses registrasi nomor prabayar seluler.

Pelanggan yang terkena “apes” itu kebetulan menggunakan nomor seluler milik Indosat. Dalam kicauannya akun @anindrastiwi menuliskan keluhannya: @IndosatCare bagaimana kak ini NIK saya bisa terpakai lebih dari 50 nomor saat saya cek registrasi di web indosat @kemkominfo tolong solusi nya bagaimana. Takutnya dipakai orang jahat," tulisnya pada 28 Februari silam. (Baca: NIK bodong)

Dalam perkembangannya, beredar dokumen tentang adanya "robot-robot" yang digunakan pihak tak bertanggungjawab meregistrasikan kartu perdana menggunakan NIK yang beredar di dunia maya. Praktik "bakar kartu perdana" ini kabarnya diketahui juga oleh operator seluler.

Pengamat Telekomunikasi Garuda Sugardo menyarankan Kominfo mengajak polisi untuk membongkar praktek "membakar" kartu perdana dengan pelbagai modusnya. Dihimbau Komisi I DPR RI perlu ambil perhatian serius tentang isu ini.

Menurutnya dari sekitar 300 juta lebih kartu yang sudah registrasi masih banyak nomor "siluman". Ini disebabkan karena satu NIK KTP bisa meregistrasi secara multiple. "Apalagi di dapur gerai operator, mesin produksi aktivasi prabayar berfungsi  layaknya seperti pemanggang sate. Tinggal comot dan jual aja hasil bakarannya satu persatu," katanya. (Baca: Kacau balau registrasi)

"Anda keliru besar bila mengira bahwa aktivasi di operator tidak bisa dilakukan tanpa verifikasi Dukcapil. Sebagai pairing aktivasi dalam keperluan registrasi okelah. Komputer Dukcapil dan sentral Operator adalah dua sistem yang berbeda, absolutely terpisah. Nah, sebab itulah di pasaran Nusantara tercinta, sampai kini Anda bisa mendapatkan kartu SIM perdana prabayar yang sudah aktif. Belum teregistrasi, tidak bisa untuk voice dan SMS, tapi maknyuuuz untuk data dan internetan. Harga? 50% diskon Bro!  Yang begini ini harus ditertibkan," tegasnya. (Baca: Aksi bakar kartu)

Diperkirakannya, salah satu pemicu dari praktik "nekad" membakar kartu perdana karena target penjualan yang dibebankan terlalu tinggi ke dealer dan agen oleh operator. "Akibatnya harga obral yang dijajakan untuk kartu data aktif dan sudah nyala. Agen yang berstatus UKM kini was-was dibayangi gulung tikar yang soal waktu saja," pungkasnya.(dn)