Pasca 1 Mei, operator masih sibuk dengan registrasi prabayar

JAKARTA (IndoTelko) – Operator seluler masih disibukkan dengan registrasi prabayar pasca diberlakukannya blokir total layanan bagi pengguna yang belum mendaftarkan nomornya berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

“Registrasi prabayar ini memang lumayan menguras energi pemain seluler. Kalau Anda perhatikan semua turun ke lapangan, jemput bola agar tak kehilangan pelanggan,” ungkap Sekjen Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) M Danny Buldansyah kepada IndoTelko, kemarin.

Diprediksinya, hingga selesai semester pertama 2018, operator masih akan merasakan dampak dari kebijakan registrasi berbasis NIK dan KK kepada kinerjanya. “Kan tata niaga semua diubah modelnya. Memang ada peluang kenaikan pendapatan di Ramadan, tetapi kan harus ada keseimbangan baru dulu setelah registrasi kemarin,” ulasnya.

Sementara CEO Teman Trader Luke Syamlan memprediksi pertumbuhan pelanggan operator pada tahun ini akan melambat.

“Registrasi SIM Card berbasis NIK dan KK bikin akuisisi pelanggan susah di lapangan. Tahun ini akan slow pertumbuhan bisnis seluler, sinyalnya bisa dibaca di kinerja operator di kuartal pertama,” ungkap pemilik aplikasi TETRA X CHANGE yang banyak digunakan investor saham itu.  

Sedangkan Analis dari MNC Securities Victoria Venny memprediksi adanya registrasi prabayar berbasis NIK dan KK membuat para operator telekomunikasi menghemat dana alokasi pembelanjaan kartu SIM Card yang selama ini terbilang besar.

"Registrasi prabayar akan berpotensi menghemat Rp 2 triliun-Rp 2,5 triliun. Dana penghematan tersebut dapat dialokasikan untuk pengembangan jaringan telekomunikasi," terangnya.

Head of Research Bahana Sekuritas Andri Ngaserin, menilai registrasi prabayar yang dilakukan oleh pemerintah dapat membuat industri telekomunikasi menjadi lebih sehat.  

“Registrasi prabayar ini dapat mengurangi churn pelanggan sehingga memberikan potensi perbaikan Average Revenue Per User (ARPU) industri telekomunikasi. Sehingga industri telekomunikasi menjadi lebih sehat," papar Andri.

Menurutnya, ARPU industri telekomunikasi di Indonesia seharusnya di atas Rp 40 ribu. “ARPU yang saat ini berlaku itu tidak real. Harusnya saat ini industri telekomunikasi fight-nya di reload, bukan lagi di starterpack. Jika ARPU perusahaan telekomunikasi hanya Rp 20 ribu, maka operator akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kualitas jaringan dan melakukan pengembangan teknologi," tutur Andri.

Dari catatan yang dimiliki oleh Bahana Sekuritas, ARPU emiten telekomunikasi yang paling rendah dipegang oleh Indosat yang hanya Rp 20.300 (blended). Sedangkan ARPU XL Axiata mencapai Rp 36.000. Sementara ARPU Telkomsel saat ini Rp 42.000.

Asal tahu saja, Kominfo telah melakukan pembersihan data pelanggan kartu prabayar. Hingga rekonsiliasi data ke-4 tanggal 17 April 2018 sudah ada ada 328 juta pelanggan prabayar yang tercatat dengan menggunakan identitas yang benar.

Rinciannya, Telkomsel sebanyak 163.012.691 nomor, Indosat (103.447.124 nomor), XL (47.882.565 nomor), Tri Indonesia (14.035.709 nomor), Smartfren (7.686.203), dan Net 1 Indonesia (14.459 nomor).

Saat ini operator masih berjuang untuk bisa mempertahankan pelanggan pasca 1 Mei 2018  dengan membuka registrasi bagi nomor yang terblokir layanannya melalui gerai resmi.(id)