Kemendagri akselerasi smart governance dengan Nutanix Cloud Platform

JAKARTA (IndoTelko) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan regulasi terkait pencegahan dan mengatasi korupsi bersama-sama lewat satu data Indonesia.  Diharapkan nantinya layanan manajemen berbasis data di seluruh instansi pemerintah terintegrasi dan bisa mempercepat layanan pemerintah yang lebih cerdas.

Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) sudah memiliki sistem informasi pemerintah daerah, yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID) melalui Nutanix, untuk 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem mereka, Kemendagri juga dapat menyertakan 99% dari seluruh target provinsi mereka dalam waktu kurang dari setahun.

Dikatakan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) di Kemendagri, Asmawa Tosepu, tata kelola data sangat penting baginya dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas. Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik. "Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi) untuk menarik data secara cepat dan akurat,” jelasnya.

Ditambahkan Asmawa, dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini pihaknya memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis. "Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Sebelumnya, lingkungan terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan  skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.

Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Team TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi.

Kemendagri mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi cloud yang scalable untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, budgeting, dan reporting di semua tingkat pemerintah daerah.

Asmawa menjelaskan, ini adalah awal perjalanan Kemendagri bersama Nutanix, dan pihaknya  sangat gembira melihat manfaat-manfaat baru yang didapatkan. "Dengan memberikan kendali yang lebih besar terhadap infrastrutur cloud kami, Nutanix membantu mewujudkan misi utama kami: mengimplementasikan e-governance guna mengatasi korupsi di pemerintahan provinsi di Indonesia dan menyediakan layanan yang lebih baik semaksimal mungkin,” katanya.

Saat Kemendagri memulai perjalanannya bersama platform cloud Nutanix, mereka baru pada tahap awal pengadopsian teknologi tersebut. Sekarang, sebanyak 90% dari infrastruktur kementerian sudah bermigrasi ke 20-node cluster dari Nutanix yang menawarkan transformasi digital luar biasa.

Asmawa bercerita, setelah menggunakan Nutanix HCI (hyperconverged infrastructure), pihaknya dapat memecahkan banyak persoalan yang tadinya dirasa tidak bisa diselesaikan. "Kami telah mengintegrasikan sistem online antara pemerintah pusat dan daerah terkait budgeting, procurement, purchasing, dan audit. Kami kini memiliki standarisasi data dan interoperabilitas antar daerah. Reporting dan budgeting sudah kami persingkat secara signifikan dengan pendekatan baru ini. Dan dengan kemampuan untuk melihat secara lebih mendetail kebutuhan anggaran daerah masing-masing instansi pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami mengalami peningkatan dalam akuntabilitas pemerintahan serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik,” paparnya.

Kemendagri menyadari bahwa mereka membutuhkan platform yang bisa menangani setiap aspek pengumpulan dan manajemen big data untuk meningkatkan performa dan mendukung Satu Data Indonesia. Mereka juga membutuhkan penggunaan teknologi big data yang efektif untuk menganalisa volume, kecepatan, dan jenis data yang terus tumbuh agar bisa memperoleh pengetahuan yang lebih baik ke seluruh wilayah pemerintahan.

Nutanix Cloud Platform membantu team TI di Kemendagri menjalankan layanan turnkey storage, komputasi, dan virtualisasi untuk aplikasi apa saja. Solusi ini memberikan insight bagi Kemendagri untuk memastikan zero downtime pada workflow e-gov yang sangat penting: mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data tanpa disrupsi. Dilengkapi dengan kendali terpusat untuk seluruh layanan TI, Kemendagri kini sudah mencapai penghematan biaya yang diharapkan serta akan ada banyak lagi benefit lainnya.

Menurut Asmawa, pada September 2020, Peraturan Kemendagri menyatakan SIPD sudah harus dieksekusi. Di awal proyek ini, ia memproyeksikan implementasinya akan membutuhkan waktu lebih lama. "Namun dengan bantuan Nutanix, kami sukses menjalankan sistem ini kurang dari 12 bulan mulai pengembangan aplikasi hingga dijalankan sepenuhnya,” katanya.

Ditambahkannya, dengan Nutanix yang mendukung core database engine, Kemendagri telah mengatasi tantangan pada puncak manajemen data atau bagian apapun yang terkait. “Kami sangat bangga,” lanjutnya. “Performa database setidaknya 50% lebih baik dan dengan mudah bisa melakukan scale up dengan menambahkan node, jika dibutuhkan.”

Nutanix adalah bagian penting dari dari IT blueprint yang strategis di Kemendagri. Setelah diterapkan, solusi Nutanix bisa mengelola puncak response time di sistem dengan mudah. Keuntungan utama dari migrasi Nutanix ini adalah efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam manajemen. Secara keseluruhan, Nutanix telah membantu team meraih sekitar 40% penghematan biaya operasional.

Manajemen terpusat dari Nutanix Prism merupakan faktor yang esensial dalam membuat workflow menjadi lebih mudah bagi team TI. “Nutanix mempercepat end-to-end workflow di SIPD setidaknya dua kali lipat, dengan menghasilkan penghematan waktu yang besar bagi team kami. Mereka bisa lebih fokus pada urusan-urusan bisnis yang lebih penting, alih-alih sibuk melakukan maintenance sehari-hari.”

Ia berharap proyek transformasi digital seperti ini bisa menjadi contoh bagi institusi-institusi lain, terutama instansi pemerintah Indonesia. “Kami berharap bisa membangun hubungan jangka-panjang dengan Nutanix dan berkolaborasi dalam perjalanan transformasi digital kami. Di masa mendatang, kami ingin memperluas perjalanan ini menuju cloud cognitive dan memecahkan sebagian masalah big data. Kami senang jika bisa belajar dan berbagi pengetahuan dengan instansi-instansi pemerintah lainnya di Indonesia,” katanya. (sg)