INTI, BSSN, dan DesktopIP tengah siapkan infrastruktur keamanan siber

JAKARTA (IndoTelko) - PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau INTI bersama PT DesktopIP Teknologi Indonesia (DesktopIP) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah  mempersiapkan infrastruktur pengamanan siber.

Aksi strategis yang telah mengantongi dukungan dari pemegang saham melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku kuasa pemegang saham itu diinisiasi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MOU) tentang Pembangunan Sistem Cloud dalam Rangka Penyiapan Infrastruktur Pengamanan Siber di Wilayah Republik Indonesia.

“Kita semua tahu kalau kita tidak aman, data kita tidak aman, data kita masih berjalan di public cloud milik perusahaan asing. MOU ini akan jadi momentum membangun, apalagi Pak Presiden memiliki semangat untuk tingkatkan TKDN. Ini momentum yang tepat untuk kita tangkap, sehingga industri digital kita punya kedaulatan sendiri,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, Senin (10/10).

Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT INTI (Persero) Edi Witjara, Chief Executive Officer DesktopIP Phidi Soepangkat, dan Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian itu dilakukan di hadapan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, di Kantor BSSN Jakarta. Kehadiran unsur pimpinan Kantor Staf Presiden itu menjadi sebuah representasi komitmen pemerintah untuk membenahi kondisi cyber security nasional yang dapat ditingkatkan melalui pengembangan cloud system lokal buatan anak negeri bersertifikasi dari BSSN.

“Mimpi kita jadi global player di digital industry. Saya akan mengantarkan ini dengan kekuatan penuh karena harus disadari tantangannya tidaklah mudah,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko.

Kegiatan yang dihelat di Kantor BSSN, Kota Jakarta itu mendapatkan dukungan penuh dari keempat belah pihak, yang direpresentasikan melalui kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Dr. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, Kepala Sekretariat Kantor Staf Kepresidenan Yan Adikusuma, Plt. Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo, S.E., M.M., Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Inspektur Jenderal Polisi Dono Indarto, S.Ik., M.H., Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayor Jenderal TNI Dominggus Pakel, S.Sos., M.M.S.I., Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri BSSN Intan Ayu, S.Si., M.T., Plt. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Faizal Achmad, S.Kom., M.T., Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi BSSN Brigadir Jenderal Tni Ferdinand Mahulette, S.E., Plt. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Egia Kerta Anggara, S.St., MM., Direktur Business Development PT INTI (Persero) Gemi Suprayogi, President Commisioner DesktopIP Prof. Dr. Ir. Eko K Budiardjo, M.Sc., Chief Technology Officer DesktopIP Wisesa Widyantoro, serta Chief Business Officer DesktopIP Berkah Aljono.

“Ancaman siber adalah ancaman hibrida, terkait dengan kontrol informasi, spionase, dan sabotase. Titik berat BSSN dalam kedaulatan data adalah semua infrastuktur informasi visual nasional dapat terlindungi dengan baik. Presiden telah mengingatkan tentang kejahatan siber dan keamanan data, maka kolaborasi ini sangat bagus untuk masa depan keamanan siber Indonesia,” ucap Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian, Senin (10/10).

Nantinya, kolaborasi tim cloud system anak negeri ini akan menjalankan fungsi garda terdepan keamanan siber nasional melalui cakupan tanggung jawab strategis berikut: Pengembangan software atau piranti lunak yang dibutuhkan. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur cloud system dan peralatannya. Pembangunan dan pengembangan algoritma keamanan siber. Kegiatan strategis lainnya yang terkait dengan fungsi pengamanan siber.

Peningkatan aspek keamanan siber tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan di semua level infrastruktur, seperti network perimeter security, network security, infrastructure security, application security, dan data security. Sebab, hal tersebut menjadi substansi penanggulangan berbagai ancaman siber yang secara umum terklasifikasi ke dalam tiga kelompok yaitu Cyber Crime, Cyber Terror, dan Cyber Attack.

“Kolaborasi ini akan menjadi momen yang kita sebut sebagai kebangkitan industri dalam negeri. Kita punya harapan besar bahwa pada tanggal 10, bulan 10, pada jam 10 pagi ini, akan melahirkan momentum yang kelasnya gak main-main. Once itu terjadi, dengan kedaulatan data, dengan cakupan Indonesia yang besar secara keseluruhan, pemerintah, bisnis, dan masyarakat akan mendapat benefit keamanan data di Indonesia,” ungkap Direktur Utama INTI Edi Witjara, Senin (10/10).

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan besar dan institusi pemerintahan Indonesia mengalami berbagai serangan siber dengan estimasi kerugian menurut riset International Monetary Fund (IMF) 2020 tercatat hingga US$100 miliar. Aksi cyber attack itu kian intens seiring dengan makin masifnya transformasi digital yang digencarkan dalam tiga tahun terakhir.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), area pencegahan dan penanganan keamanan siber diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini menjadi sebuah indikator bahwa keamanan siber memiliki level urgensi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional.

PT INTI (Persero) pun kemudian mendapatkan mandat untuk berperan memberikan layanan cloud dan blockchain produk asli dalam negeri yang dilengkapi dengan keamanan siber hasil kerja sama pengembangan dengan BSSN. PT INTI (Persero) juga menggandeng pihak swasta yaitu PT Desktop IP untuk memperkuat aspek cloud.

“Infrastruktur pengamanan siber sedang kami siapkan bersama partner kami dari DesktopIP di Kantor Pusat PT INTI. Kami harus pastikan dulu kualitasnya, agar sesuai dengan standar tinggi BSSN. Pada gilirannya, Indonesia akan mandiri dan berdaulat melalui cloud system lokal kebanggaan cyber security nasional, sebuah role model produk nasional, dengan kehandalan dan standar cakupan internasional,” tutur Edi Witjara.

Setelah rampung penandatanganan nota kesepahaman ini, tahap selanjutnya akan dilanjutkan dengan Proof of Concept (POC) INTI Cloud System dengan melibatkan sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Jawa Barat serta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur, untuk bergabung dalam proses POC tersebut secara gratis.

Terkait hal ini, Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden berharap dengan adanya kolaborasi antara BSSN, PT INTI (Persero), dan pihak terkait lainnya itu akan membentuk sebuah kekuatan dan kemandirian terhadap keamanan siber oleh badan dan perusahaan dalam negeri.

Apalagi, BSSN mencatat bahwa setidaknya telah terjadi 1,6 miliar anomali trafik sepanjang tahun 2021, yang menjadi representasi bahwa 83 persen perusahaan di Indonesia masih rentan aktivitas peretasan. Fakta ini diperkuat dengan data ASEAN Cyberthreat 2021 yang dirilis Interpol, bahwa Indonesia menempati urutan pertama dengan 1.3 juta kasus di antara negara-negara ASEAN perihal serangan malware. Kondisi ini disusul dengan 700 juta serangan siber di Indonesia selama kurun waktu 2022, yang didominasi ransomware atau malware dengan modus meminta tebusan.

“Kolaborasi ini akan membuat Indonesia memiliki kemandirian di dunia digital, memiliki produk kebanggaan nasional, sembari membangun core computer skill di dalam negeri. Dengan kapabilitas dan skill dalam negeri, kita bisa mengontrol data kita,” ucap Chief Executive Officer DesktopIP Phidi Soepangkat.(wn)