Telkom Group Bikin Seluruh Kelurahan di Bandung menjadi Online

Muhammad Awaluddin (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Telkom Group berhasil mendukung  pemerintah Kota Bandung menerapkan layanan online di seluruh Kelurahan.  

Dalam merealisasikan program ini, Telkom telah mengelar infrastruktur serat optik yang menghubungkan kantor Walikota dengan seluruh Dinas dan istansi,  30 kecamatan dan 151 kelurahan.
 
Sedangkan implementsi software aplikasi e-Government diberikan  Telkom melalui anak perusahaan Telkom Sigma yang telah menciptakan solusi aplikasi e-kelurahan.

Dengan aplikasi e-kelurahan ini, seluruh warga kota Bandung sudah dapat melakukan pengurusan semua jenis surat dan perijinan secara online. Sehingga aplikasi ini menjadi alat bantu bagi kelurahan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Direktur Enterprise dan Bussines Service Telkom, Muhamad Awaludin menegaskan sudah menjadi tanggung jawab  Telkom  membantu seluruh pemerintah kota dan kabupaten untuk mewujudkan Good Corporate Governance melalui implemetasi ICT di pemerintahan.

“Bandung merupakan salah satu kota yang siap menerapkan pemerintahan yang Bersih Transparan dan Profesional, dan Telkom siap membantu penuh untuk mewujudkannya,” kata Awaluddin dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Aplikasi e-Kelurahan melalui solusi data center berbasis cloud computing akan  memudahkan proses administrasi pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan/Desa secara cepat, akurat, dan mudah.

Menurut Awaluddin, e-Kelurahan sebagai bagian dari e-Pemerintahan merupakan dukungan dari Telkom Group kepada pemerintah kota untuk mewujudkan Smart City.

Melalui implementasi e-pemerintahan ini akan mendorong kinerja pemerintah, yaitu meningkatkan efisensi internal pemerintah, layanan kepada masyarakat dan dukungan keunggulan ekonomi.

“Telkom Group berkomitmen mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan smart ciy di Indonesia melalui solusi berbasis ICT, “ katanya.

Terus Dorong
Secara terpisah, Kasubdit Aplikasi Layanan Kepemerintahan Kominfo RI Bambang Dwi Anggono mengatakan pemerintah terus mendorong diterapkan e-government.

“Kondisi saat ini masing-masing kementerian, lembaga pemeritah non kementerian dan pemerintah provinsi,kota serta kabupaten memiliki e-government dan membangun data sendiri dengan independensi dan otonominya,” katanya.

Dijelaskannya, untuk itu dibutuhkan kesiapan ekosistem agar e-gevernment berjalan sukses mulai dari infrastruktur dasar, interkoneksi, platform data, standar data, format data, serta kelembagaan

"Di sisi kelembagaan, pemerintah sudah melakukan standardisasi kelembagaan, melalui panduan tentang tugas pokok dan fungsi lembaga," ujarnya.

Dari sisi sumber daya manusia (sdm), Kemenkominfo melatih SDM dan menganalisa beban kerja suatu instansi yang akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

"Ekosistem e-government secara nasional terkait big data, kita tidak langsung berbicara bagaimana menyeragamkan data, mengambil data dari suatu instansi dan daerah menjadi satu data di pusat, yang kemudian kita olah menjadi suatu produk. Tetapi kita berbicara tentang suistainibility dan kinerjanya," jelasnya.

Lebih lanjut ditambahkannya, permasalahan di daerah masih  terkait dengan miskinnya infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur TIK, jaringan internet dan keamanan atau security.

"Untuk security ini lemah, di 540 lebih kabupaten, kota dan provinsi, yang mempunyai tenaga ahli di bidang database bisa dihitung kurang dari 20 orang se-Indonesia yang memiliki sertifikasi di bidang itu," ujarnya.

Selain itu, tidak semua daerah dapat membangun database karena aplikasi mahal, terdapat juga daerah yang tidak dapat merawat dan mengamankan data.

"Tidak semua daerah juga dapat mengolah data yang ada menjadi informasi dan ada yang tidak memiliki kemampuan, untuk bisa mendelivery data pada pihak yang membutuhkan," tutupnya.(id)