DPR minta hasil audit Facebook terhadap skandal Cambridge Analytica

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR dengan perwakilan Facebook.(ist)

JAKARTA (IndoTelko) - Komisi I DPR RI meminta Facebook memberikan hasil audit investigasi terkait skandal Cambridge Analytica yang melibatkan data pengguna dari Indonesia.

"Kita meminta laporan audit investigasi Anda terkait data pengguna Indonesia, kami ingin laporan seutuhnya," tegas Wakil Ketua Komisi I Ahmad Hanafi Rais kala Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific di Jakarta, Selasa (17/4).

Ditegaskannya, Komisi I DPR meminta laporan audit investigasi Facebook seutuhnya dilaporkan. "Kita tidak segan untuk memanggil Anda kembali soal tindak lanjut pembahasan saat ini sampai dengan tindaklanjutnya.Kita ingin jaminan dari Facebook Indonesia untuk menjalankan term of service sendiri terkait keamanan data dan distribusinya," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi I juga meminta Facebook memberikan dokumen perjanjian atau nota kesepahaman antara Facebook dengan pihak ketiga, Aleksandr Kogan, sebagai pengembang aplikasi dalam kasus kebocoran data pengguna ke Cambridge Analytica.

Namun selama rapat berlangsung, Facebook tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut dengan alasan pihak Facebook tidak melakukan perjanjian tertulis dengan Kogan.

“Sudah menjadi kebiasaan rapat dengan DPR untuk menyerahkan data-data real. Kami tidak hanya menerima pernyataan sikap dari Facebook tanpa supporting document yang menunjukkan bahwa mereka telah berusaha menjaga data pelanggan dan bahwa kesalahan itu ada di pihak ketiga yang tidak menaati aturan,” tegas Anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.

Menurut Meutya, isi pada dokumen perjanjian tersebut sangat penting, karena akan menjadi landasan pembahasan apakah Facebook atau pihak ketiga yang telah melakukan pelanggaran. Menurutnya, Facebook tidak bisa hanya seolah-olah menyalahkan pihak ketiga akibat kebocoran data pelanggan, sementara Facebook sendiri tidak berusaha melindungi data pelanggannya.

“Facebook tidak bisa menyalahgunakan pihak ketiga begitu saja, kalau tidak ada MoU artinya Facebook tidak cukup berusaha untuk menjaga data-data pelanggan dengan memberikan aturan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga seolah-olah dipersilahkan ambil data, yang sebetulnya diatur di UU ITE pasal 32 dan 33,” sambungnya.

Meutya juga menambahkan, hingga kini Facebook belum memberikan hasil audit investigasi kepada pemerintah. Menurutnya, jika Facebook tidak kooperatif maka opsi moratorium atau memblokir Facebook sementara pun patut dipertimbangkan pemerintah.

“Kita pernah melakukannya kepada Telegram, dan Telegram memberikan komitmen kemudian kita buka lagi. Saya rasa, pemberhentian sementara bukan hal yang tabu sampai audit investigasi diberikan kepada pemerintah,” sambungnya.

Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hatari menjelaskan posisi Facebook dengan kasus Cambridge Analytica. Pada tahun 2013, sebuah aplikasi “thisisyourdigitallife” dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Aleksandr Kogan.

Facebook mengungkapkan ada 784 orang di Indonesia memasang aplikasi ini, atau 0,2% dari seluruh pengguna. Total ada 1.096.666 orang di Indonesia atau sekitar 1,26% dari total jumlah orang yang terkena dampak secara global.

Kogan pada saat itu adalah seorang akademisi di Cambridge University saat mengembangkan aplikasi. Setelah mendapatkan data pengguna Facebook, data tersebut kemudian diberikan ke Cambridge Analytica.

“Facebook tidak memberikan izin atau menyetujui pemindahan data tersebut dan hal ini merupakan pelanggaran kebijakan platform Facebook. Data tadak pernah kami jual, tapi jika ada data pengguna  suka bola lalu ada iklan bola menyasar di akunnya, itu bukan karena kami menjual data tapi memberikan iklan secara umum," katanya.

Sebelumnya, terkait bocornya data pelanggan, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara pun telah menyampaikan teguran kepada Facebook Indonesia pada 5 April 2018.

Tak sekadar teguran, Kemenkominfo juga memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.(ak)