Indosat dan kisah satu NIK untuk jutaan nomor prabayar

Tenaga sales Indosat menunjukkan kartu perdana IM3.(dok)

BANDAR LAMPUNG (IndoTelko) - PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo bisa dikatakan sebagai pemain yang paling banyak disorot kala registrasi prabayar berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) mulai masuk pembahasan Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi I DPR (Panja).

Dalam presentasi Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Komisi I DPR minggu pertama April lalu, terlihat Indosat Ooredoo seperti memimpin indikasi “pelanggaran” penyalahgunaan NIK dalam registrasi prabayar.

Bayangkan, untuk satu NIK dengan akhiran 002, anak usaha Ooredoo itu bisa mendaftarakan sekitar 2,21 juta nomor. Seterusnya untuk NIK dengan akhiran 005, ada sekitar 1,84 juta nomor didaftarkan, dan dengan NIK berawalan 362 didaftarkan sekitar 1,501 juta nomor prabayar.

Praktik satu NIK untuk jutaan nomor itu seperti melengkapi cerita pembuka di awal registrasi prabayar dilakukan pada tahun lalu dimana salah seorang pelanggan Indosat mengeluhkan penggunaan NIK-nya untuk aktivasi 50 nomor tanpa seijinnya.

Presiden Direktur & CEO Indosat Joy Wahjudi mengakui untuk urusan registrasi prabayar ada praktik menyimpang di lapangan. (Baca: Bisnis perdana)

"Jadi, kalau yang cerita satu NIK untuk jutaan nomor itu tak bisa dilepaskan dari kondisi di lapangan. Mitra kami kan punya komunitas, di satu sisi mereka ada target yang harus dipenuhi dalam penjualan perdana. Nah, itu NIK kan banyak beredar di internet, ketika ada satu NIK yang bisa lolos berkali-kali disebar, jadinya jutaan deh aktif," ungkapnya kala temu media di Lampung, kemarin.

Joy menjelaskan, posisi Indosat kala ada permintaan registrasi adalah meneruskan ke server yang dimiliki Dukcapil untuk verifikasi. "Pas feedback dari Dukcapil NIK itu valid, kita aktifkan. Nah, ada kejadian jutaan nomor itu, Dukcapil kasih peringatan, ini tak wajar. Langsung kita setop," tukasnya. (Baca: Pelanggaran Indosat)

Joy menjanjikan, kedepannya dalam melakukan registrasi prabayar akan lebih disiplin seiring model bisnis kartu perdana diubah. "Kita ubah, tadinya aktif itu pakai NIK untuk isi paket kuota bagi outlet, sekarang tak perlu, kita bantu isi paket kuotanya. Biarkan pengguna yang aktifkan kartu perdana yang dibelinya. Ini bisa meminimalisir kekhawatiran nomor hangus. Tetapi kita ingatkan juga mitra, kalau masih nakal, itu tanggungjawab sendiri," katanya. (Baca: Operator blokir)

Joy pun menegaskan, Indosat sudah mulai melakukan pembersihan terhadap nomor-nomor yang terindikasi tak wajar dalam registrasi. "Kita sudah lokalisir, kalau memang pelanggan gunakan, pasti dia akan lakukan registrasi ulang dengan benar. Per 1 Mei akan kita umumkan data riil nantinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Pengamat Telekomunikasi Garuda Sugardo mengungkapkan aksi "bakar-bakaran" kartu perdana memang ada di industri seluler demi mengejar pertumbuhan pelanggan yang semu.

Active Recharge Package (ARP) adalah modus penggelembungan (bubble) jumlah pemasaran dengan mengaktifkan paket data terus menerus, tanpa voice dan SMS yang dilakukan dalam "bakar-bakaran" kartu perdana itu. Bila kuota datanya habis, di-top up lagi dan lagi,  sampai ada pelanggan yang membeli. ARP bisa dilakukan tanpa membuka segel dari kartu perdana melalui sebuah sistem.

"Operator seakan-akan berhasil menaikan jumlah pelanggan dan revenue, tetapi sebenarnya semu," kata Garuda. (dn)