Capres dekati `Ojol`, aroma politisasi profesi?

Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto kala menaiki ojek online.(Foto:Istimewa)

JAKARTA (IndoTelko) - Aksi Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mendekati pengendara ojek online atau akrab disapa "Babang Ojol" di acara Kopdar Ojol Menuju Perubahan 2019 di sirkuit sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/12) menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Prabowo memenuhi undangan "Babang Ojol" yang tergabung dalam  Forum Gabungan (Forgab) Roda 02 dengan dibonceng oleh salah satu pengendara Ojol, lumyan membetot ribuan massa untuk datang.  

Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan saat ini selama ini Ojek online merupakan sarana transportasi yang cepat, murah dan solusi mengatasi kemacetan di banyak kota di Indonesia, seperti di Jakarta dan sekitarnya. 

Sebagai sebuah profesi  pengemudi ojek online sudah berkembang sedemikian pesat di tengah masyarakat Indonesia. Jumlah mereka semakin besar,  uar biasa perkembangannya dan melahirkan persaingan yang tidak dikendalikan  dan tidak kelola secara baik oleh para aplikator. 

Akibatnya saat ini para pengemudi ojek online  banyak alami masalah minimnya pendapatan karena perang tarif murah para aplikator, di beberapa daerah alami  kelebihan jumlah, pemutusan mitra sepihak oleh aplikator, tidak adanya perlindungan usaha bagi pengemudi dari aplikator. Salah satu sebab utama semua masalah di atas  karena belum adanya payung hukum tata kelola ojek online. 

"Seharusnya capres Prabowo Subianto melihat dan menawarkan solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh para pengemudi ojek online sebagai upaya memperbaiki hidup mereka. Kondisi nyata ini yang tidak dikenal serta tidak diketahui oleh Prabowo dan tim suksesnya," kritik Tigor dalam keterangan (16/12).   

Diingatkannya, jika ingin mendapatkan suara kemenangan di pilpres jangan melakukan adu domba pengemudi ojek  online dengan penguasa atau masyarakat, dan mengadu domba pengemudi ojek online dengan penguasa yang menjadi saingan dalam pilpres. "Bersainglah secara benar, tidak menghalalkan segala cara hanya  untuk menang dan berkuasa," tandasnya. 

Ketua Umum Institut Studi Transportasi Darmaningtyas mengingatkan bila ada yang berkampanye untuk tidak memilih presiden yang tidak melindungi Ojol atau angkutan online lainnya, dan itu ditujukan kepada Presiden Jokowi, jelas salah sasaran dan tidak paham sejarah angkutan online di Indonesia. 

"Go-Jek maupun GrabBike justru berutang budi kepada Presiden Jokowi, karena kalau saat itu Presiden Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada mendukung Ojol, maka Ojol sudah tamat riwayatnya," katanya.

Menurutnya, yang diperlukan oleh para pekerja angkutan online saat ini adalah menjaga soliditas antar sesama pelaku transportasi online agar kuat di dalam menghadapi tekanan dari aplikator, baik melalui penerapan harga yang sangat tidak ekonomis, maupun suspensi sewaktu-waktu yang dapat menyebabkan para driver kehilangan pekerjaan ngojeknya secara tiba-tiba.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Institut Studi Transportasiterhadap 600 responden pekerja angkutan online, baik Ojol maupun taksi online, mayoritas responden menilai bahwa tarif rupiah/km yang ditetapkan oleh aplikasi saat ini sangat tidak ekonomis. 

Tarif yang dinilai ekonomis berkisar antara Rp3 ribu –Rp4 ribu, sementara tarif yang ada sekarang dibawah Rp2 ribu/km. 

Penentuan tarif ini sepenuhnya ada pada aplikator. Sedangkan kecemasan yang dihadapi oleh mayoritas responden adalah mengalami suspend sewaktu-waktu maupun di-suspend secara permanen.

Otoritas suspend ini ada pada aplikator. Menghadapi tekanan aplikator yang begitu menyiksa tersebut, diperlukan soliditas dari para pengemudi angkutan online agar mereka mampu memberikan pressure kepada aplikator agar lebih peduli pada penderitaan pengemudi. 

"Namun bila antara pengemudi terjadi polarisasi akibat perbedaan pilihan presiden, maka itu melemahkan pengemudi itu sendiri. Pengemudi angkutan online semestinya mempertahankan indepensi mereka demi menjaga soliditas organisasi mereka," tutupnya.(dn)