Indonesia butuh UU dan kementrian khusus untuk ekonomi digital

JAKARTA (IndoTelko) - Indonesia membutuhkan sebuah Undang-undang (UU) dan kementrian khusus mengelola ekonomi digital agar negara ini bisa menjadi digital hub Asia di masa depan.

“Kita butuh roadmap, UU dan kementrian yang mengelola ekonomi digital jika memang mau menjadi digital hub Asia. Posisi hub disini bukan sekadar sebagai pasar, tetapi end to end dimana keuntungan dari ekonomi digital itu dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan,” papar Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda dalam diskusi IndoTelko Forum belum lama ini.

Menurutnya, urusan ekonomi digital di Indonesia masih tersebar di banyak kementrian yang menjadikan tidak maksimal dalam pengelolaan. “Kemenkop dan UKM ikut urus perdagangan, Kemenhub urus ride hailing, dan lainnya. Jadi gak fokus, karena gak fokus, hasil gak maksimal,” tuturnya.

Ditambahkannya, hal lain yang harus diperhatikan untuk menjadikan Indonesia sebagai digital hub Asia adalah masalah peningkatan kompetensi talenta digital dan alokasi dana untuk R&D. “Kalau dilihat dari data yang dikeluarkan Google, sebenarnya prediksi nilai ekonomi digital di Indonesia itu mengalami penurunan. Ini harus diwaspadai. Sejumlah Pekerjaan Rumah yang saya paparkan itu harus diselesaikan,” ulasnya.

Sementara Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengingatkan, Indonesia harus mewaspadai kemajuan teknologi karena semakin beragam seperti Artificial Intelligence (AI), robotic, Nano Technology, dan lainnya. “Ini semua teknologi yang akan memegang perang penting di masa depan. Kita bisa gak jadi technology owner atau minimal memaksimalkan manfaatnya untuk ekonomi. Saya belum melihat ada upaya ke arah sana oleh pemerintah,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini situasi geopolitik sangat menguntungkan Indonesia dimana tensi politik di laut China Selatan memanas yang menjadikan perairan nusantara dilirik untuk penggelaran kabel laut yang menghubungkan Amerika-Serikat-Asia. Selain itu, Singapura mulai mengalami titik jenuh dalam pembangunan data center karena keterbatasan lahan dan energi.

“Bicara pembangunan infrastruktur digital, kita bisa manfaatkan untuk kabel lau dan data center, tetapi ini harus berkejaran dengan Malaysia yang juga tengah memoles Johor Bahru agar investor Singapura extend data center-nya kesana. Indonesia kalau lambat, bisa hilang lagi momentum untuk menjadi pemain utama di kabel laut dan data center di Asia Tenggara,” tutupnya.(wn)