Saatnya Menggenjot Digital Inclusion

Ilustrasi (Dok)

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional  belum lama ini mengumumkan dokumen rencana pengembangan infrastruktur pitalebar (broadband) untuk lima tahun mendatang (2014-2019) guna mewujudkan masyarakat digital di masa depan.

Penyusunan dokumen itu sesuai dengan instruksi International Telecommunication Union (ITU) yang mensyaratkan tersusunnya National Broadband Plan pada 2015.

Dalam dokumen yang dilabeli Indonesia Broadband Plan (IBP) itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp278 triliun guna mewujudkan infrastruktur yang kuat lima tahun mendatang.

Terdapat lima program unggulan yang diusung dengan anggaran yang dibutuhkan. Pertama, pembangunan serat optik Palapa Ring yang akan menelan dana Rp 14,5 triliun.

Kedua, pembangunan infrastruktur pipa bersama (ducting) senilai Rp 0,08 triliun. Ketiga, konektivitas nirkabel untuk pedesaan (Rp 0,05 triliun), keempat, jaringan dan pusat data pemerintahan terpadu (Rp 0,31 triliun).

Keempat, reformasi kebijakan pelayanan universal sebesar (Rp 0,04 triliun). Kelima, pengembangan SDM dan industri TIK (Rp 135 triliun).

Sedangkan sektor lain yang masih berhubungan dengan broadband akan digenjot adalah e-pengadaan (Rp 87 triliun), e-pemerintah (Rp 35,5 triliun), e-kesehatan (Rp 4 triliun), e-logistik (Rp 0,37 triliun), dan e-pendidikan (Rp 0,34 triliun).

Digital Inclusion
Secara realistis, pemerintah menginginkan adanya peningkatan kecepatan akses untuk Fixed Broadband menjadi 2 Mbps dan mobile broadband 1 Mbps jika rencana ini diwujudkan.

Kecepatan dan kestabilan broadband adalah syarat utama untuk keterbukaan digital (Digital Inclusion) karena saat ini Indonesia termasuk negara dengan peringkat terendah untuk urusan dua hal ini.

Hal yang harus diingat adalah sebenarnya National Broadband Plan (NBP) sudah ada sejak lama, tetapi eksekusinya tak seindah rencana. Lihat saja proyek Palapa Ring, alih-alih dijalankan pemerintah, nyaris semua rute utama dari pembangunan serat optik itu sudah diborong Telkom dan tinggal pengoperasian tak lama lagi.

Kesimpulannya, perencanaan yang matang dan hebat sekalipun, tak ada gunanya tanpa kepemimpinan yang kuat.

Semoga saja Indonesia Broadband Plan ini tak sekadar pemanis di atas meja para pejabat dan benar-benar dieksekusi guna menggenjot digital inclusion di negeri ini.

@IndoTelko