Memangkas Kesenjangan Digital Antar Pulau

Ilustrasi (dok)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan infrastruktur sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) di Manokwari, Papua Barat, Minggu (10/5)  lalu.

SMPCS merupakan pembangunan jaringan serat optik yang menjangkau 8 propinsi dan 34 kabupaten di Kawasan Timur Indonesia. Propinsi yang dijangkau meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua.

Infrastruktur dengan panjang total 8.722 kilometer itu akan  menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

Emiten Halo-halo itu mengeluarkan investasi sebesar Rp 3,6 triliun, untuk membangun infrastruktur yang  terdiri dari dua paket yaitu paket 1 sepanjang 5.617 km dan paket 2 sepanjang 3.155 km.

Jokowi mengharapkan infrastruktur teknologi informasi ini akan mendukung infrastruktur Pekerjaan Umum seperti jalan raya yang tengah dirancangnya atau impian menghadirkan Tol Laut.

Ringkasnya, dalam pemikiran sang Presiden adalah masyarakat memanfaatkan internet untuk meningkatkan kualitas hidup seperti mendapatkan ilmu pengetahuan serta ekonomi lebih bergerak dengan pemasaran digital, dan pengawasan berjalan jika e-government berjalan.

Telkom pun sebagai korporasi berharap terjadi peningkatan kualitas layanan, terutama bagi sekitar  4,3 juta pelanggan layanan telekomunikasi suara dan data di Maluku dan Papua yang sebelumnya dilayani oleh satelit dengan bandwidth masih terbatas.

Sewajarnya, pemerintah mulai memikirkan insentif bagi Telkom agar investasi yang dilakukannya tak sia-sia. Insentif yang bisa diusulkan adalah adanya kemudahan dalam hal pajak atau pemberian alokasi sumber daya alam berupa frekuensi tanpa beauty contest.

Pemerintah juga harus berhati-hati menerapkan konsep unbundling layanan bagi Telkom, karena jika dipaksa Telkom membuka akses bagi infrastruktur yang dibangunnya atas nama kompetisi, bisa saja investasi yang dilakukan tak balik modal dan ujungnya negara yang dirugikan mengingat emiten ini adalah operator pelat merah.

@IndoTelko