Situng KPU bikin bingung

Tak terasa proses real count berbasis berita acara perhitungan suara di TPS (Formulir C1) yang ditayangkan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berlalu seminggu lebih pasca hari pencoblosan 17 April lalu.

Salah satu data yang menarik banyak perhatian masyarakat dari penghitungan suara (Situng) yang ditampilkan situs KPU tentunya hasil pencoblosan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres).

Jika melongok data yang disajikan situs agregasi Realcount.id yang menayangkan hasil sementara perhitungan suara Pilpres, per Minggu (28/4) jam 00.00, Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sementara telah mengumpulkan 38.808.478 suara (56,3%), sementara Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno mengumpulkan 30.091.736 (43,7%). KPU menyatakan jumlah suara yang dihitung sudah mencapai 45,10% dari total 813.350 TPS.

Masih dari situs Realcount.id per Minggu (28/4) jam 00.00 , ditayangkan juga hasil penghitungan dari hasil crowd-source seperti KawalPemilu yang sudah menghitung 34,44% total TPS dengan perolehan suara sementara untuk Jokowi 27.638.993 suara (53,5%) dan Prabowo 24.018.771 suara (46,5%)

Aplikasi Ayo Jaga TPS sementara masih menghitung perolehan sementara Jokowi sebanyak 2.796.782 suara (37,1%) dan Prabowo 4.743.741 suara (62,9%).

Kontroversi
Sayangnya, hasil situng sementara yang dikeluarkan KPU sepertinya tak memuaskan sebagian masyarakat.

Masyarakat menilai KPU tak memiliki sistem Teknologi Informasi (TI) yang andal untuk melakukan situng sehingga kesalahan input sering terjadi, hingga pola distribusi input yang terkesan membangun opini untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden.

Bayangkan, hanya dalam beberapa hari situng dimulai, situs KPU terasa lambat diakses. Belum lagi kesalahan input ketika situng dimulai terjadi di banyak daerah. Terakhir, proses input dalam tiga hari hanya teraih sekitar 5% dari total TPS terasa lamban dibandingkan crowd-source yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat.

Sebagian pihak menganalisa banyaknya salah entri di Situng KPU, selain human error (semoga bukan karena human order) hal ini diakibatkan tidak adanya validasi di aplikasi entri Situng KPU.

Padahal validasi ini sudah menjadi standar dan hal yang sederhana untuk diterapkan. Contoh, saat petugas entri ingin menginput data form C1 l, terlebih dahulu mereka harus mengisi jumlah suara sah dan tidak sah. Setelahnya mereka baru bisa mengentri jumlah perolehan masing-masing Pasangan Calon (Paslon).

Nah validasinya adalah jumlah suara total kedua Paslon tidak boleh lebih dan kurang secara otomatis, jadi di sini mengurangi human error, kalau mau lebih canggih lagi validasinya dibuat dari jumlah suara yang diperoleh oleh tiap-tiap TPS. Jadi tidak boleh jumlah surat suara sah, tidak sah dan tidak terpakai melebihi yang diberikan KPU ke TPS.

Hal yang menjadi pertanyaan, padahal di pemilu sebelumnya validasi ini sudah ada, namun sekarang tidak ada. 

Terkait dengan entri data yang salah. Jika aplikasi yang dikembangkan bagus, pasti ada catatan atau log dari user atau petugas entri masing-maisng, tinggal dilihat user entri mana yang sering melakukan kesalahan, untuk selanjutnya diganti dengan orang lain yang lebih cermat.

Hal lain yang disorot masyarakat adalah keadilan dalam Situng KPU, terutama untukproses entri data. Contoh ada dua provinsi terbesar, yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terlihat progress entrinya lebih cepat dan banyak jumlahnya adalah Jawa Timur, padahal jumlah pemilih di Jawa Barat lebih banyak dan paling banyak dibanding Jawa Timur dan provinsi lainnya.

Hal ini mengakibatkan dugaan di masyarakat, KPU seolah-olah ingin hasil Situng selaras presentasenya dengan Quick Count yang telah beredar sebelumnya. 

Walaupun real count KPU tidak akan menjadi patokan yang sah nantinya untuk menentukan pemenang dari Pilpres, karena yang dijadikan pegangan adalah hitungan manual pada 22 Mei mendatang, namun tentu ketidakcocokan data ini akan menjadi polemik di masyarakat, dan dampaknya cukup berbahaya yaitu menjadi sumber keributan dan menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan pemenang Pilpres 2019.

KPU harus menyadari fungsi Situng adalah untuk transparansi dari perhitungan manual yang nanti akan dilakukan. Jika di situng saja sudah menimbulkan banyak kebingungan, bagaimana nanti di perhitungan manual?

@IndoTelko