Mulai tancap gas

Bulan Juli menjadi hari yang lumayan sibuk bagi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Di bulan ini Johnny menerima kunjungan kehormatan (courtesy visit) dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Negara Qatar untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti. Selain itu juga ada Duta Besar Perancis untuk Indonesia H.E. Mr Olivier Chambard.

Pertemuan dengan Dubes Perancis membahas tiga hal yakni pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) dan Proyek Satelit Satria.

Sementara dengan Dubes Qatar membahas percepatan transformasi digital yang tengah dilakukan Indonesia di tengah pandemi.

Duta Besar Fawziya Edrees menyampaikan keinginan untuk merealisasikan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat pada tahun 2018. Kami menyambut baik keinginan tersebut.

Dalam kesempatan itu Pemerintah Indonesia bahkan mengundang Qatar untuk memperluas investasi, khususnya dalam bidang telekomunikasi dan pariwisata.

Hal yang menarik adalah pembahasan antara Johnny dengan Dubes Perancis. Dua dari tiga proyek yang ditawarkan yakni Pusat Data Nasional (PDN) dan Proyek Satelit Satria merupakan infrastruktur strategis bagi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) nasional.

Untuk proyek Pusat Data Nasional Kominfo tengah berkoordinasi dengan Kementerian Bapppenas dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunannya.

Saat ini, Pemerintah RI dalam proses untuk menyelesaikan lokasi di mana data center itu akan dibangun di wilayah Jabodetabek.

"Jadi kami meminta kesiapan dan kesediaan Perancis untuk mempercepat proyek pembangunan data center pemerintah di Indonesia. Ini dibiayai oleh Pemerintah Perancis," kata Johnny.

Sementara untuk Satelit Satria, Pemerintah Indonesia menargetkan dapat diorbitkan paling lambat kuartal II 2023. Pemerintah Perancis diharapkan dapat membantu pencapaian target itu.

"Untuk kerja sama ini, komitmen pemerintah Indonesia meminta untuk memastikan penyelesaian pembiayaan Satelit Satria.  Saat ini kontrak sudah ditandatangani jauh sebelumnya, tapi financial closing-nya sedikit mengalami kendala karena pandemi Covid-19. Tapi Bapak Duta Besar tadi menyampaikan sudah di tahap akhir," jelas Menteri Johnny.

Kita harus mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan Menteri Johnny dalam merealisasikan dua infrastruktur penting untuk penguatan bisnis TIK nasional itu.

Namun, kita harapkan Menteri Johnny harus tetap memperhatikan isu kedaulatan digital terkait keberadaan infrastruktur yang dibiayai asing tersebut.

Apalagi, Pusat Data Nasional jika dibiayai dan dikerjakan proyeknya oleh asing, tentu akan menjadi pertanyaan tentang kedaulatan data yang digembar-gemborkan pemerintah.

Tancap gas boleh saja, tetapi mengukur kecepatan tentu harus dilakukan agar mobil tidak kecelakaan.

@IndoTelko