Bijak membangun infrastruktur

Sektor telekomunikasi mendapatkan kabar mengejutkan membuka September 2020.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI tentang Proyek Palapa Ring yang menjadi salah satu ikon infrastruktur telekomunikasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Proyek backbone kabel optik yang dikenal dengan nama Tol Langit kala kampanye Pemilihan Presiden 2019 itu ternyata utilisasinya masih di bawah 50% sejak diresmikan tahun lalu.

Bappenas mengungkapkan penggunaan di segmen Palapa Ring Barat sekitar 33% atau 99 Gbps dari kapasitas 300 Gbps.

Berikutnya Palapa Ring Timur hanya terutilisasi 23,16% dimana dari kapasitas 504 Gbps hanya terpakai 116 Gbps.

Terakhir, Palapa Ring tengah hanya mencapai 15% dari total 600 Gbps atau hanya terpakai 90 Gbps.  

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan backbone jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU.  

Penggelaran Palapa Ring oleh Pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 kabupaten/kota di 11 provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang secara komersial tidak feasible untuk dibangun oleh pihak swasta.

Bekerja sama dengan PT Palapa Ring Barat, PT LEN Telekomunikasi Indonesia, dan PT Palapa Timur Telematika, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menuntaskan pembangunan jaringan serat optik nasional di seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia pada bulan Agustus 2019.

Badan Layanan Umum (BLU) dari Kominfo harus mengeluarkan anggaran operasional Rp232,4 miliar per tahun untuk kerjasama dalam penyediaan layanan oleh PT Palapa Ring Paket Barat. Untuk Palapa Ring Paket Tengah BAKTI harus merogoh kocek Rp 249,1 miliar per tahun.

Terakhir, biaya operasional Palapa Ring Paket Timur, BAKTI harus mengalokasikan dana sebesar Rp1,3 triliun per tahun.

Proyek Sinyal BAKTI
Banyak kalangan menilai, rendahnya utilitas dari Palapa Ring karena tak adanya backhaul dan jaringan akses yang mendukung pemanfaatan infrastruktur tersebut.

Guna menambal "bolong" tersebut, BAKTI berencana menyediakan akses layanan telekomunikasi dengan pembangunan BTS BAKTI di 7.904 desa atau lokasi yang rencananya akan dibagi dalam 3 tahap yaitu pembangunan sebanyak 639 lokasi pada tahun 2020, 4.200 lokasi pada tahun 2021 dan 3.065 lokasi pada tahun 2022.

Dalam proyek Program Sinyal BAKTI terdapat 3 Unit Kerja Pelaksana yang akan berpartisipasi yakni Pemerintah Daerah/ Kabupaten memberikan usulan lokasi BTS, operator Selular sebagai Pemilik Lisensi Kanal Frekuensi, dan Penyedia Infrastruktur yang juga dapat disebut sebagai Technology Owner merupakan technology owner (Vendor BTS)

Skemanya, BAKTI akan berkontrak dengan penyedia infrastruktur yang merupakan technology owner (Vendor BTS) yang nantinya bertanggungjawab dalam menyediakan SITAC, pembangunan CME (Civil Mechanical Electrical), pengadaan Radio BTS 4G beserta kebutuhan Transmisi baik Fiber Optic/ Microwave dan bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharaan infrastruktur (FLM / OAM) termasuk perangkat aktifnya.

Program Sinyal BAKTI ini jika ditelaah bukanlah sebuah terobosan yang diharapkan industri telekomunikasi dalam memaksimalkan backbone Palapa Ring.

Pasalnya, di saat yang sama pemerintah terus memungut Universal Service Obligation (USO) 1,25% dari Gross Revenue sesuai UU No. 36/1999 yang per tahun bisa menyerap Rp3 triliun. Lalu operator juga terbebani BHP yang menjadi kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang tiap tahun mencapai Rp20 triliun.

Industri telekomunikasi sebenarnya menginginkan Kominfo membuat terobosan dengan membebaskan sumbangan USO, mengurangi BHP, atau memberi insentif pajak agar operator mau membangun backhaul dan jaringan akses agar Palapa Ring bisa dimaksimalkan.

Jika inovasi ini yang dilakukan oleh Kominfo, maka pelaku usaha lebih bergairah memaksimalkan infrastruktur dan menyediakan akses di area yang tak menguntungkan secara komersial karena mereka tak terbebani dua kali kewajiban yakni harus merogoh kocek untuk memenuhi regulatory cost dan bertarung dalam tender untuk memenangkan proyek Sinyal BAKTI.

Sebuah logika yang  bisa diterima akal sehat, mengingat asal dari dana yang dikelola BAKTI itu sebenarnya dari operator juga.

Sehingga sudah sewajarnya pemerintah lebih bijak membangun infrastruktur agar bisa memberikan dampak positif bukan malah menjadi beban ekonomi.

@IndoTelko