Berburu kue kuota data PJJ

Kebijakan inklusif dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di masa pandemi yang menjadi salah satu sorotan adalah relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu akan menggunakan anggaran Rp7,2 triliun untuk membelikan kuota internet bagi siswa, guru dan dosen selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilaksanakan untuk periode waktu September-Desember 2020.

Melalui dana ini, siswa bakal menerima bantuan kuota sebesar 35 gigabyte per bulan. Lalu guru sebanyak 42 gigabyte per bulan. Serta mahasiswa dan dosen sebanyak 50 gigabyte per bulan.

PJJ sendiri masih dilakukan di sebagian besar sekolah. Kemendikbud mencatat 1.840 sekolah di zona merah, 12.124 sekolah di zona oranye, 6.238 sekolah di zona kuning dan 764 sekolah di zona hijau masih melakukan PJJ.

Sedangkan pendidikan tinggi belum diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka pada semester ini hingga waktu yang belum ditentukan.

Saat ini Kemendikbud sedang memvalidasi para calon penerima subsidi kuota internet gratis baik untuk siswa (SD/SMP/SMA), guru, mahasiswa, dan dosen 50GB per bulan.

Sesditjen Dikti Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang meminta mahasiswa dan dosen untuk melakukan validasi data berupa nomor seluler yang aktif digunakan hingga maksimal 11 September mendatang.

Adapun pengisian data tersebut dilakukan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kuota internet akan dikirim ke nomor ponsel yang dimasukkan ke aplikasi tersebut.

Dapodik sendiri berfungsi untuk menjaring data pokok pendidikan (Satuan Pendidikan, Peserta Didik serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang akan dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memfasilitasi para siswa agar bisa mengikuti PJJ dengan menyiapkan bantuan tablet murah.

Berdasarkan perhitungan para pengamat, untuk setiap 1 jam PJJ dibutuhkan setidaknya kuota sekitar 200 MB. Jika sehari ada 7 jam pelajaran, maka kuota yang dibutuhkan sekitar 1,4 GB per hari. Jika operator menjual layanan data senilai Rp5 ribu per GB, maka sebulan hanya untuk PJJ dibutuhkan dana sekitar Rp165 ribu per peserta didik.

Bernafsu
Operator telekomunikasi pun sepertinya kelihatan bernafsu berburu kue senilai Rp7,2 triliun itu.

Semua operator di awal pandemi sebenarnya sudah memiliki program yang mendukung PJJ berupa  memberikan subsidi kuota dalam paket datanya ke pelajar untuk mengakses aplikasi belajar jarak jauh.

Keluarnya program Kemendikbud ini tentu seperti pelepas dahaga bagi operator di tengah pandemi. Meskipun jika dihitung secara bisnis, biaya kuota yang dibeli pemerintah jauh lebih murah dari biaya asli, yakni Rp1 per megabyte. Harga rata-rata kuota di pasaran Rp5,5 per megabyte.

Tetapi, sebagai entitas bisnis di tengah suasana sulit seperti sekarang tentu tak mungkin terus-terusan melakukan kegiatan sosial tanpa mendatangkan keuntungan.

Bernafsunya para operator untuk memburu "kue" PJJ ternyata juga menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia yang mengungkap ada dua operator telekomunikasi terlalu "agresif" dalam membidik program subsidi kuota untuk PJJ milik Kemendikbud.

Dalam penelusuran Ombudsman, dua operator berani menjanjikan hadiah tertentu jika sekolah bisa membuat murid dan gurunya menggunakan provider tersebut.

Ombudsman mengungkap sudah ada surat atau edaran brosur dari dua operator telekomunikasi itu yang memberikan insentif. Kata yang digunakan adalah apresiasi kepada kepala sekolah untuk pembelian kartu perdana yang terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang diaktivasi.

Sejauh ini, baru dua operator  diduga berani memberikan insentif jika kepala satuan pendidikan mampu menggiring siswa atau guru menggunakan provider tertentu.

Bijak
Jika melihat perkembangan yang ada, sebaiknya Kemendikbud dalam penyaluran kuota harus menggandeng semua pemain telekomunikasi agar ada azas merata mengingat masing-masing operator memiliki kekuatan berbeda secara jaringan dan kualitas di setiap daerah.

Kemendikbud juga tak bisa mengandalkan hanya pada data yang dikirim ke Dapodik untuk validasi.

Kerjasama dengan operator sebagai pengelola nomor seluler untuk melihat profiling dari setiap nomor benar-benar digunakan untuk mengakses PJJ selama ini adalah hal yang mutlak.

Terakhir, Kemendikbud dan operator harus bisa memastikan keamanan data pribadi dari nomor yang didaftarkan mengingat banyak juga nomor yang didaftarkan milik orang tua siswa sehingga tentunya ada data bersifat privat yang tersimpan.

Pola kerjasama terbaik dalam penyaluran ini adalah semua operator dijadikan mitra, setelah itu operator bertugas melakukan validasi berupa profiling penggunaan selama ini.

Hasil profiling yang tervalidasi akan menjadi basis dari Kemendikbud memberikan kuota via operator ke peserta didik.

Untuk monitoring, Kemendikbud bisa meminta laporan per bulan dari operator terkait penggunaan kuota.

Pola ini akan lebih bijak ketimbang menggunakan skema semi tender dimana yang akan menang hanya beberapa pemain. Padahal selama ini semua pemain telah menunjukkan komitmen dalam mendukung PJJ.

@IndoTelko