Komorbid di pemberantasan judi online

Kabar tak menyenangkan harus diterima Kementrian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Polda Metro Jaya mengabarkan berhasil mengungkap jaringan judi online (judol) yang melibatkan 10 pegawai KemKomdigi, dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam temuan awal, polisi menyatakan para pegawai itu menyalahgunakan kewenangannya untuk memblokir laman permainan haram itu.

Menurut polisi para tersangka sebenarnya memiliki kewenangan memblokir laman judi online itu agar tidak bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia.

Akan tetapi kewenangan itu disalah gunakan. Caranya, mereka berkomunikasi dengan pemilik untuk mengamankan laman judi online itu dari pemblokiran.

Berdasarkan keterangan dari tersangka, setiap harinya mereka bisa memantau sekitar 5 ribu laman. Dari jumlah itu, rata-rata mereka hanya memblokir 4 ribu laman sementara seribu lainnya mereka jaga agar tidak ada yang memblokir.

Tak tanggung-tanggung, dalam menjalankan operasi pelindungan ini, para tersangka menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit.

Para tersangka mengaku mendapatkan uang Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir.

Artinya, dalam waktu sebulan ada sekitar Rp8,5 miliar uang haram yang dihimpun. Tak heran, jika dari hasil menjaga situs itu, para tersangka dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator Rp5 juta tiap bulannya.

Aksi kepolisian massif memberantas judi online hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto mengklaim sudah mengetahui dalang dari maraknya judi online yang terjadi di Indonesia.

Presiden membeberkan bahwa dalang utama judi online tersebut tidak banyak hanya ada 1-2 orang dan dalang itu mengendalikan judi online di Indonesia dari luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto geram dengan judi online yang telah membuat negara kehilangan dana hingga Rp900 triliun setiap tahunnya, ditambah lagi banyak masyarakat yang menjadi korban dari maraknya judi online tersebut.

Reaksi Menkominfo
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid langsung melaporkan peristiwa ini ke Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 1 November 2024.

Usai pertemuan, Meutya menyampaikan perkembangan dan komitmen kementeriannya untuk mendukung penuh proses penyidikan.

Meutya mengatakan bahwa saat ini kementeriannya sedang melakukan sterilisasi di lantai-lantai terkait sebagai salah satu upaya mendukung proses penyidikan. Kemkomdigi juga telah mengeluarkan Instruksi Menteri agar seluruh jajarannya bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam rangka menemukan keterlibatan lainnya.

Selain itu, Kemkomdigi juga menginisiasi kegiatan apel bersama tiga kali sehari di setiap pergantian shift, yang diisi dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Hal ini dilakukan untuk memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pegawai.

Meutya mengungkapkan sejak 10 hari pertama setelah Presiden Prabowo dilantik, Kemkomdigi telah berhasil menutup 187 ribu situs judi online, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya.

Meutya juga menyampaikan rencana untuk menambah anggota pengawas dari ruang digital demi mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan siber, termasuk judi online. Selain itu, ia juga berjanji untuk memberikan laporan rutin mengenai situs-situs yang berhasil ditutup, baik mingguan maupun harian, guna memudahkan masyarakat mengawasi kinerja kementerian.

Evaluasi
Jika pegawai kementerian dapat melindungi ribuan situs judi online dari pemblokiran, kemungkinan modus operandi yang digunakan memanipulasi sistem pemantauan atau izin yang mengendalikan akses internet.

Biasanya modus yang dilakukan diantaranya memanipulasi basis data blokir, menyalahgunakan sistem Domain Name System (DNS) dengan cara mengalihkan atau "whitelist" situs agar tidak terdeteksi sebagai situs terlarang. Terakhir, memanfaatkan akses langsung ke jaringan kementerian untuk menyembunyikan lalu lintas atau mengaktifkan situs yang biasanya diblokir.

Dari analisa ini diharapkan penyelidikan tidak berhenti pada para tersangka yang sudah tertangkap karena untuk menjalankan tiga modus tersebut butuh kemampuan teknis dan administratif.

Kedepan, sebaiknya Kemkomdigi melakukan audit sistem teknologi dan data untuk mendeteksi manipulasi data atau "whitelisting" situs yang seharusnya diblokir.

Berikutnya meningkatkan sistem pemantauan real-time dan deteksi anomali yang akan mengidentifikasi akses atau perubahan tidak sah pada daftar situs terblokir. Memperbaiki kontrol akses, misalnya dengan autentikasi dua faktor dan pemisahan peran, sehingga hanya personel tertentu yang dapat mengelola daftar blokir. Memantau pola akses dan transaksi yang mencurigakan dari pegawai untuk mendeteksi keterlibatan dalam operasi terlarang.

Terlibatnya pegawai Kemkomdigi dalam gurita judi online membuat publik prihatin. Bagaimana tidak, pegawai kementrian yang harusnya menjadi garda terdepan melawan keberadaan situs judi online, malah berbalik sebagai pengawal eksisnya situs tersebut.

Ini ibarat komorbid yang baru disadari keberadaanya ketika analisa total dilakukan oleh seorang dokter terhadap sebuah penyakit yang telah lama diderita pasien.

Sebuah kenyataan harus diterima, judi online telah menjadi ekosistem gelap yang menggurita. Dan kasus ini telah menyingkap kelemahan sistem pengawasan dan moralitas di institusi negara.

@IndoTelko