PPKM usai, PeduliLindungi masih dibutuhkan?

Sebuah kabar dilansir CNA (9/2) lalu. Media tersebut memberitakan pemerintah Singapura mengizinkan pengguna TraceTogether (TT) untuk menghapus aplikasi tersebut dari ponselnya.

Langkah ini diambil pemerintah Singapura setelah melihat selama beberapa bulan terakhir, situasi pandemi COVID-19 mulai stabil, sehingga secara bertahap menurunkan TT dan Safe Entry (SE).

Kementerian Kesehatan di Singapura tidak lagi mewajibkan orang yang terinfeksi untuk mengirimkan data TT, data SE tidak lagi dikumpulkan, dan telah menghapus semua data TT dan SE yang dapat diidentifikasi dari server dan databasenya.

Namun, data TT terkait kasus kematian pada Mei 2020 akan disimpan hingga waktu yang belum ditentukan. Ini terutama diperlukan untuk kasus-kasus serius seperti pembunuhan.

Mulai Senin (13/2), Singapura akan beralih ke Kondisi Sistem Respons Wabah Penyakit (DORSCON) Hijau - menempatkan COVID-19 dalam kategori yang sama dengan Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan jenis flu burung H7N9. Pemakaian masker di transportasi umum serta di beberapa tempat perawatan kesehatan dan perumahan tidak lagi wajib.

Otoritas Singapura mengatakan bahwa rincian pendaftaran seperti nama, UEN bisnis, dan nomor ponsel akan disimpan dalam sistem, untuk meminimalkan langkah yang diambil oleh individu dan perusahaan untuk mengatur dan mendaftar ulang TT dan SE, jika diperlukan.

Baik aplikasi TT dan SE juga akan tetap tersedia di App Store, Google Play Store, dan Huawei AppGallery untuk pengaktifan ulang yang cepat jika diperlukan.

Untuk diketahui, aplikasi TT milik Singapura mirip dengan PeduliLindungi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengembangkan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan untuk melacak kasus Covid-19. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu.

Penggunaan PeduliLindungi secara masif sudah memberikan dampak positif untuk melakukan kebijakan surveilans, selain fitur pencarian lokasi vaksin terdekat, fitur telemedisin dan pengiriman obat, fitur penerbitan dan dompet digital sertifikat Indonesia berstandar WHO untuk kemudahan perjalanan warga negara Indonesia lintas negara, fitur kartu kewaspadaan kesehatan untuk perjalanan domestik, dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah.

Terlepas dari manfaatnya, aplikasi ini juga sarat kontroversi terutama masalah pelindungan data pribadi. Indikasi pelanggaran PeduliLindungi pernah diutarakan oleh sebuah riset yang dilakukan University of Toronto, Kanada, pada Desember 2020 lalu. Riset menyebut menemukan ada beberapa penarikan data yang tidak begitu dibutuhkan untuk tracing.

Menjelang tahun baru 2023, tepatnya pada Jumat, 30 Desember 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa alasan dicabutnya kebijakan PPKM tersebut karena Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik, sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya.

Sayangnya, PPKM dicabut, tetapi status PeduliLindungi masih mengambang. Sejatinya, pemerintah Indonesia harus mengikuti langkah Singapura yakni menonaktifkan aplikasi PeduliLindungi untuk memberikan sinyal ke publik Covid-19 sudah bisa dikontrol, dan tentunya untuk kenyamanan dari pemilik smartphone terkait keamanan data pribadinya.

Jangan tunggu terjadi kehebohan kebocoran data pribadi oleh anonim, baru bertindak!

@IndoTelko